Sebanyak 23 kios buah di kawasan Jalan Tambak Mayor Tanjungsari Surabaya, disegel. Penindakan itu dilakukan karena tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pantauan detikJatim, tak ada aktivitas jual beli yang dilakukan di lokasi. Hanya tersisa kios kosong yang masih tampak dikelilingi garis Satpol PP line kuning.
Salah satu karyawan kios buah yang enggan menyebutkan namanya, membenarkan informasi tersebut. Ia juga menjadi korban penyegelan kebijakan itu. Kini, pihaknya tengah mengurus surat izin agar dapat kembali membuka kiosnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, saya salah satunya. Ini izinnya sudah diurus sama bos. Tinggal nunggu aja biar bisa buka lagi," katanya kepada detikJatim, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, sosialisasi sebelum penyegelan sudah dilakukan. Seluruh pedagang diminta untuk pindah ke Pasar Buah hingga diterbitkannya surat izin.
"Sudah kalau sosialisasi itu. memang awalnya hanya beberapa yang disegel, tapi ini sudah semua kayaknya," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti menjelaskan bahwa penertiban kios itu dilakukan secara bertahap. Selain karena tidak mengantongi izin penggunaan bangunan, kios buah itu juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
"Karena kalau mereka melakukan penjualan buah di kios tersebut otomatis nanti akan menimbulkan kemacetan. Kenapa? Karena bongkar muat buahnya di pinggir jalan. Nah itu yang akan menimbulkan kemacetan," tegas Irna dikutip dari surabaya.go.id, Rabu (4/11/2026).
Pihaknya menyebut, semula 16 kios buah sudah disegel. Kemudian, penertiban kembali dilakukan pada 7 kios, pada Rabu (28/10/2026). Dengan penambahan itu, total bangunan yang tersegel adalah 23 kios.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan penertiban (bantip) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
"Kemarin kita mendapatkan bantuan penertiban lagi dari DPRKPP itu tujuh titik lokasi. Nah, itu sudah kita segel semua," kata Irna.
Seluruh pedagang telah direlokasi ke empat pasar buah yang telah tersedia dan mengantongi izin. Di samping itu, aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa berpotensi menghambat arus lalu lintas.
Pihaknya menegaskan, akan terus mengawasi dan melanjutkan pemeriksaan kios bersama DPRKPP untuk memastikan kesesuaian izin bangunan. Selain itu, DPRKPP juga melakukan pengecekan dan verifikasi secara berkala pada bangunan yang belum mengantongi izin.
"Apabila tidak berizin nanti mereka (DPRKPP) akan mengajukan (Bantip) kepada kami untuk melakukan penyegelan terhadap kios yang belum berizin," pungkasnya.
