.webp)
Kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur menyuarakan agar Muktamar ke-35 NU akhir bulan ini sebagai ajang PBNU kembali ke khittah. NU harus mengedepankan kepentingan umat Nahdliyin.
Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menegaskan Muktamar NU mendatang harus menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepemimpinan organisasi pada khittah aslinya.
Kiai Asep yang juga Ketua Umum Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) mengungkapkan rasa keprihatinannya atas dinamika internal NU dalam beberapa periode terakhir. Menurutnya, tiga pelaksanaan Muktamar terdahulu dinilai telah mencederai marwah organisasi akibat praktik penataan kepemimpinan yang kurang berintegritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dalam tiga kali Muktamar terakhir, Nahdlatul Ulama seolah dikendalikan oleh oknum-oknum yang tidak jelas integritasnya dan bergerak berdasarkan kehendak pribadi semata. Banyak pengkhianatan dan kezaliman yang terjadi," kata Kiai Asep di Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Atas dasar itulah, ia mendesak perlunya transformasi total dan reorientasi kepemimpinan agar organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini kembali dipimpin oleh figur-figur yang memiliki kearifan, integritas tinggi, dan keberpihakan pada nilai dasar NU.
Dalam pemaparannya, Kiai Asep mengajak para hadirin untuk menengok kembali sejarah panjang berdirinya NU yang tidak terlepas dari simpul perjuangan melawan penjajahan Belanda.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara, bahkan jauh sebelum lahirnya Boedi Oetomo. Sebagai contoh, Ponpes Tambakberas Jombang diperkirakan telah berdiri dan mengabdi selama hampir dua abad.
"Lembaga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan kemerdekaan dan penolakan terhadap perbudakan serta mengalami transformasi gerakan. Awalnya, perlawanan para kiai bergerak secara parsial sehingga mudah dipatahkan. Menyadari hal tersebut, para ulama seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Mas Alwi, KH. Ridwan Abdullah, KH. Abdul Chalim, KH. Mas Nawawi Sidogiri, dan KH. Zubair sepakat membentuk wadah pergerakan terorganisir," bebernya.
"Konsolidasi tersebut diawali dengan pendirian Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 di Surabaya, yang mendidik 65 kader muda pilihan (putra kiai dan tokoh). Para santri ini digembleng oleh ulama lulusan Makkah dan Mesir serta dibakar semangatnya melalui mars pergerakan Ya Lal Wathan yang kini menjadi himne resmi NU," tambahnya.
Perjuangan tersebut, kata Kiai Asep berlanjut hingga pembentukan Komite Hijaz sebagai diplomasi internasional ulama Nusantara Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), serta penunjukan KH. Hasyim Asy'arisebagai Rais Akbar PBNU pertama untuk memimpin gerakan besar ini. Puncaknya, kekuatan jaringan pesantren ini terbukti ampuh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pengerahan massa pada peristiwa Resolusi Jihad.
Kiai Asep mengingatkan bahwa NU didirikan di atas dua pilar utama. Yaitu Pilar Kebangsaan yang bertujuan menjaga kesatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia.
"Kedua, Pilar Keagamaan dengan tujuan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang inklusif, moderat, dan rahmatan lil 'alamin."
"Regenerasi kepemimpinan melalui Muktamar seharusnya menjaga amanah sejarah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan, kecurangan, dan kezaliman dalam proses berorganisasi harus dihentikan demi menjaga kejayaan NU di abad kedua," pungkasnya.
Sementara Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat, KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali mengingatkan bahwa kekuatan NU semestinya tidak lahir karena adanya musuh bersama. Persatuan harus tumbuh dari kesadaran, bukan karena terpaksa menghadapi ancaman dari luar.
Gus Ali mengawali paparannya dengan mengutip ungkapan ulama hadis Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikris-shalihin tanzilur-rahmah", ketika nama orang-orang saleh disebut, rahmat turun.
Menurutnya, ungkapan tersebut kemudian diperkuat Imam Al-Ghazali. Namun, ada pesan penting yang menurut Gus Ali kerap luput: tradisi ulama terdahulu dibangun dengan saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan.
"Ulama-ulama dulu itu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan," ujarnya.
Dari konsep mahabbah atau kecintaan kepada orang saleh itulah, Gus Ali menarik persoalan ke tubuh NU. Ia menilai mahabbah merupakan salah satu modal sosial terbesar organisasi yang didirikan para ulama tersebut.
"Tetapi, justru di titik inilah kritiknya menjadi relevan," tambahnya.
Gus Ali menyebut NU kerap baru benar-benar kompak ketika memiliki musuh bersama. Dengan bahasa Jawa yang diselingi humor, ia mengatakan, "NU iku iso kuat, rukun, nek digolekno mungsuh."
Kalimat itu mengundang tawa peserta. Namun jika ditarik lebih jauh, pernyataan tersebut merupakan sindiran terhadap problem klasik organisasi: mengapa persatuan harus selalu menunggu datangnya ancaman?
"Dadi nek mungsuhe ora ono, rukun nek njero," lanjutnya.
Gus Ali bahkan membawa contoh sejarah ketika NU menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, tekanan dan ancaman pada masa itu justru membuat warga NU bergerak bersama.
Ia menggambarkan bagaimana pembangunan masjid bisa berlangsung cepat ketika ancaman dirasakan bersama. Sebaliknya, ketika musuh tidak terlihat, energi internal justru berpotensi habis untuk persoalan sendiri.
"Dulu zaman PKI, nggawe masjid iku seminggu mari NU iku. Opo'o? Orah mungsuhe. Saiki? Ya Allah, nggawe masjid ditar-tarino," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan tersendiri bagi NU di tengah pembahasan mengenai kepemimpinan abad kedua. Sebab, tantangan NU hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk musuh yang kasatmata. Tantangannya justru bisa berupa fragmentasi internal, perebutan pengaruh, perbedaan kepentingan, hingga kegagalan mengelola perbedaan.
Karena itu, menurut Gus Ali, NU membutuhkan kader yang tidak mudah terseret konflik internal. Ia mencontohkan H.O.S. Cokroaminoto sebagai figur yang mampu berdiskusi, berdebat, tetap istikamah, dan menghargai perbedaan pendapat.
Ia berharap NU melahirkan generasi kepemimpinan yang memiliki karakter serupa: dingin dalam menghadapi konflik, aktif, sekaligus mampu mengubah perbedaan menjadi kekuatan.
"Mampu membingkai perbedaan menjadi kuat," tegasnya.
Pesan Gus Ali menjadi penting karena memasuki abad kedua, ukuran keberhasilan NU tidak cukup hanya dilihat dari besarnya jumlah warga, luasnya jaringan pesantren, atau kuatnya struktur organisasi. Tantangan yang lebih berat adalah bagaimana organisasi tetap solid ketika tidak ada musuh bersama.
Jika kerukunan hanya muncul ketika ada lawan, maka persatuan tersebut menjadi rapuh. Sebaliknya, jika mahabbah benar-benar menjadi fondasi, perbedaan semestinya tidak berubah menjadi pertarungan internal.
Gus Ali pun kembali pada pesan awalnya: rahmat tidak datang tanpa sebab. Ada kebajikan yang harus dikerjakan, dan kebajikan itu berawal dari mahabbatus-shalihin-mencintai orang-orang saleh.
Dengan kata lain, kritik Gus Ali bukan semata soal mencari musuh untuk membuat NU bersatu. Justru sebaliknya, NU ditantang untuk membuktikan bahwa tanpa musuh sekalipun, warga dan kadernya tetap mampu menjaga persaudaraan.
"Sebab, memasuki abad kedua, NU tidak semestinya membutuhkan musuh untuk belajar menjadi rukun," tandasnya.
