.webp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengimbau agar melakukan konfirmasi domisili terbaru hingga tanggal 31 Maret 2026. Jika tidak maka Dispendukcapil akan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, imbauan konfirmasi keberadaan terbaru ini menindaklanjuti 181.867 KK berstatus tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Jadi survei ini sudah dilakukan mulai 16 Oktober 2025 sampai dengan 20 Januari tahun 2026. Nah, dari data itu, dari survei itu, berdasarkan data yang di kami terima dari BPS (Badan Pusat Statistik) itu ada sekitar 181.867 KK yang statusnya tidak ditemukan atau tidak bisa ditemui," kata Eddy, Kamis (19/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menjelaskan, status 181 ribu KK muncul, diduga karena saat petugas datang ke alamat warga, namun tidak ada anggota keluarga di alamat warga yang bersangkutan. Warga pun diminta mengecek laman surabaya.go.id untuk konfirmasi keberadaan terbarunya agar petugas bisa melakukan survei.
"Harapan kami adalah, kami mohon warga untuk melakukan konfirmasi sesuai dengan yang ada di website-nya surabaya.go.id untuk mengetahui keberadaannya," jelasnya.
Selain itu, maksimal sepekan, petugas akan menghubungi nomor warga yang sudah konfirmasi keberadaannya untuk survei. Bentuk konfirmasinya, warga tinggal menyertakan alamat KTP dan alamat domisili saat ini. Kemudian surveyor yang akan datang ke lokasi untuk memastikan dan melakukan survei DTSEN.
Ia menekankan, batas terakhir konfirmasi sampai 31 Maret 2026, jika belum maka NIK akan dinonaktifkan sementara. "Dampaknya, NIK tersebut akan dinonaktifkan sementara dan tidak dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik," tegasnya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Temukan RT/RW Tak Paham DTSEN
Sementara Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menemukan banyak RT/RW yang tidak paham sepenuhnya tentang DTSEN. Temuan itu didapat saat reses beberapa waktu lalu.
"Kami reses ke kawasan banyak desil 5, ada dua RW. Saya tanya apakah tahu (tengang) DTSEN (dijawab) enggak tahu. Tapi KSH semua tahu," kata Yona.
Yona pun mendorong Dispendukcapil Surabaya mensosialisasikan ke RT/RW, agar memahami tugasnya. Sehingga, nantinya ketika menyampaikan kepada warga bisa mudah dipahami.
Ketua RT/RW diminta memastikan warganya masing-masing untuk mengisi pembaruan data domisili di website cekinwarga.surabaya.go.id agar keberadaannya diketahui pemkot dan bisa segera dilakukan survei DTSEN.
"Karena saya tahu RT itu pasti ada pertemuan rutin gitu ya RW pun juga ada, agar disampaikan kepada warganya terkait dengan arahan atau imbauan kepada warga yang belum memastikan dirinya untuk mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan sudah masuk di dalam DTSEN apa belum untuk menggunakan aplikasi ini," jelasnya.
Yona mangatakan, tujuan konfirmasi untuk mempercepat survei DTSEN. Sebab masih ada 181.867 KK yang berstatus tidak ditemukan. "Awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, lalu 20 Januari turun angkanya jadi 197.594, lalu saat ini 181.867 maka turun 15 ribu sekian," ujarnya.
Mayoritas warga tersebut migrasi lintas kelurahan, kecamatan, bahkan luar kota. Sebagian kecil lainnya warga menengah ke atas menolak disurvei.
"Ada juga yang menolak survei (yaitu warga yang tinggal) di klaster premium, perumahan menengah ke atas, dan apartemen," pungkasnya.
(ihc/abq)
