Kapal Buatan RI Perkuat Operasi TNI AL, Amankan Aset Negara Rp 173,6 M

Kapal Buatan RI Perkuat Operasi TNI AL, Amankan Aset Negara Rp 173,6 M

Aprilia Devi - detikJatim
Rabu, 18 Feb 2026 12:45 WIB
Kapal buatan anak bangsa yang digunakan TNI AL mengamankan aset negara
Kapal buatan anak bangsa yang digunakan TNI AL mengamankan aset negara. (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Sejumlah kapal buatan PT PAL Indonesia digunakan dalam Latihan Anti-Akses dan Anti-Amfibi (A2/AD) TNI Angkatan Laut (TNI AL) di perairan Bangka Belitung. Dalam operasi tersebut, TNI AL berhasil mengamankan aset negara senilai Rp 173,6 miliar dari aktivitas ilegal.

Operasi itu didukung kehadiran KRI Raden Eddy Martadinata (331), KRI Semarang (594), dan KRI Halasan (630) yang merupakan produksi dalam negeri.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod menyampaikan, kapal perang buatan nasional terbukti mampu mendukung operasi strategis dalam menjaga kedaulatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keberhasilan TNI AL dalam menjaga aset negara di Bangka Belitung dengan kapal-kapal buatan anak bangsa adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang tepat menuju Indonesia yang berdaulat dan mandiri," ujar Kaharuddin dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan, dukungan terhadap operasi A2/AD tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pertahanan tangguh sebagai fondasi kemajuan ekonomi nasional. Selain itu juga mendorong kemandirian alutsista.

ADVERTISEMENT

"Pengamanan aset negara senilai Rp 173,6 miliar ini merupakan refleksi nyata sinergi antara TNI AL dan industri pertahanan nasional," imbuhnya.

Sebagai informasi, KRI Raden Eddy Martadinata (331) merupakan kapal jenis light frigate yang dilengkapi sistem radar dan persenjataan modern untuk pengamanan udara dan permukaan laut.

Lalu, KRI Semarang (594) adalah kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) yang berperan dalam mobilitas pasukan serta dukungan logistik di wilayah kepulauan.

Sementara KRI Halasan (630) merupakan kapal cepat rudal (KCR) yang dirancang untuk respons cepat dalam operasi penegakan hukum di laut, termasuk terhadap praktik ilegal.

"Kolaborasi ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga mandiri dalam penyediaan infrastruktur pertahanannya," pungkasnya.




(auh/hil)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads