Deretan Fakta Kiai NU Tolak Konsesi Tambang Dikembalikan ke Negara

Jombang -

Polemik konsesi tambang di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) makin mengemuka setelah KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi yang diberikan pemerintah dikembalikan. Usulan tersebut justru mendapat respons berbeda dari sejumlah kiai sepuh dan pengurus PBNU.

Beberapa tokoh menilai konsesi tambang adalah peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan NU secara maksimal, bukan dikembalikan. Mereka menegaskan pengelolaan yang transparan, profesional, dan amanah adalah kunci agar konsesi ini membawa maslahat, bukan mudarat.

Berikut deretan faktanya:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Gus Fahrur Menilai Konsesi Tak Perlu Dikembalikan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menegaskan, konsesi tambang seharusnya dipakai NU untuk kemaslahatan umat sehingga tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Ia menilai, potensi yang diberikan negara harus dioptimalkan demi kepentingan jamiyah.

"Ya, saya kira tidak perlu dikembalikan tapi justru harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemaslahatan umat," kata Gus Fahrur.

2. PBNU Dinilai Mampu Kelola Tambang dengan Baik

Ia meyakini, PBNU bisa menjalankan good mining practice bila semua standar pertambangan dipenuhi, mulai dari keselamatan hingga pelestarian lingkungan yang akan menjadi acuan pengelolaan tambang yang baik.

"Agar menjadi contoh Pengelolaan tambang yang baik (good mining practice) yang berfokus pada efisiensi, keamanan, efektivitas, dan kelestarian lingkungan, dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang benar, reklamasi lahan, pengelolaan limbah dan air asam tambang, penggunaan teknologi ramah lingkungan (energi terbarukan, daur ulang), kepatuhan regulasi, serta pelibatan masyarakat sekitar," jelasnya.

3. Tambang Dinilai Jadi Sumber Energi Utama

Gus Fahrur menyebut, tambang batu bara masih menyumbang devisa besar bagi negara, sehingga tidak tepat jika konsesi dikembalikan, apalagi material turunannya seperti fly ash dan bottom ash juga berguna bagi infrastruktur.

"Saat ini tambang batu bara masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik dan industri, menghasilkan devisa negara dari ekspor, serta menjadi bahan baku industri kimia dan baja. Selain itu, limbah dari batu bara seperti fly ash dan bottom ash bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur," terangnya.

4. Pengelolaan Tambang Harus Transparan

Gus Fahrur menegaskan pentingnya transparansi finansial dan dampak lingkungan agar pengelolaan konsesi tidak memicu pidana atau masalah di masa depan, sementara tata kelola wajib memenuhi izin resmi serta standar pemerintah.

"Saya berharap Pengelola tambang milik PBNU harus terbuka (transparan) dalam hal pelaporan keuangan dan dampak lingkungan, akuntabel (bertanggung jawab) pada masyarakat dan negara, serta wajib memenuhi semua izin dan aturan pemerintah (UU Minerba, PP terkait) agar tidak ada pidana, memastikan dana daerah kembali, dan menjaga lingkungan dengan reklamasi dan tidak mencemari lingkungan melalui pengelolaan yang sah, dan profesional," urainya.

5. Konflik Elite Bukan Alasan Kembalikan Konsesi

Ia menilai, kegaduhan internal PBNU soal konsesi hanyalah persoalan teknis yang bisa diselesaikan, sehingga tidak boleh dijadikan dasar melepas konsesi yang memiliki potensi ekonomi sangat besar.

"Itu (konflik elite PBNU) permasalahan sementara, bukan soal prinsip dan bisa diselesaikan secara internal," tandasnya.

6. Kata Putra Pendiri NU

Senada, kiai sepuh NU di Jombang, KH Hasib Wahab Hasbullah (Gus Hasib) juga menolak jika PBNU harus mengembalikan konsesi ke pemerintah. Putra pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah itu memiliki pandangan yang berbeda dengan Kiai Said.

Ia menyebut, konsesi tambang merupakan bentuk apresiasi negara dan menjadi peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi, sehingga tidak layak dikembalikan.

"Menurut pemikiran saya, ini (konsesi tambang) tidak perlu dikembalikan. Ini suatu hadiah negara kepada NU untuk memberikan suatu usaha ekonomi," ujarnya.

7. Tata Kelola Konsesi Harus Amanah

Gus Hasib mengusulkan pembentukan satgas berisi unsur Tanfidziyah, Syuriyah, dan Badan Perekonomian NU agar pengelolaan berjalan transparan, profesional, dan benar-benar terasa melibatkan struktur organisasi.

"Taruhlah 7 atau 9 orang satgas yang dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah dan Badan Perekonomian NU. Ini harus dilibatkan agar terkesan pengelolaan ini serius dan transparan," terangnya.

8. Akui Ada Kisruh Akibat Tambang

Gus Hasib mengakui adanya kisruh akibat konsesi tambang, tetapi ia menilai rezeki besar memang bisa membawa ujian sehingga penting memastikan tata kelola berjalan amanah agar konsesi menjadi rahmat.

"Ya memang dirasakan ada, adanya konsesi tambang ini ada kisruh (di tubuh PBNU). Namanya rezeki besar itu bisa jadi nikmat juga bisa jadi laknat. Makanya kita ambil jalan rahmatnya. Oleh karena itu, cara pengelolaannya harus transparan," jelasnya.

9. Kiai Said Minta Konsesi Dikembalikan

Berbeda dengan kiai lainnya, Kiai Said menilai kondisi terakhir menunjukkan konsesi tambang lebih banyak membawa mudarat, ditandai konflik internal yang melebar dan kegaduhan publik yang merugikan NU.

"Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," ujarnya.