Rencana pembangunan di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya disusun berdasarkan usulan dari tingkat desa dan kelurahan. Terdapat 7 prioritas pembangunan tahun depan. Salah satunya pemulihan ekonomi kerakyatan.
Tak terkecuali rencana pembangunan tahun 2023 nanti. Sebelum sampai pada Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 hari ini, perencanaan sudah melalui beberapa tahapan. Yaitu musrebang tingkat desa dan kelurahan pada Januari 2022, dilanjutkan musrenbang tingkat kecamatan 2-10 Februari, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2023 pada 15 Februari, serta forum perangkat daerah dan forum lintas perangkat daerah 7-16 Maret 2022.
Musrenbang RKPD tahun 2023 hari ini digelar untuk menyelaraskan semua usulan dengan kapasitas anggaran Pemkab Mojokerto sesuai pagu indikatif yang sudah diberikan ke masing-masing perangkat daerah. Usulan-usulan itu antara lain dari perangkat daerah terdiri dari 218 program, 594 kegiatan, 1.681 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 3,374 triliun.
Juga usulan pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto sebanyak 620 kegiatan, usulan lembaga 122 kegiatan, usulan 304 desa dan kelurahan 1.060 kegiatan. Lebih rinci, Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 untuk mempertajam indikator dan target kinerja setiap program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2021.
Selain itu, untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat, klarifikasi dan verifikasi usulan dari desa, kelurahan, lembaga dan pokok pikiran DPRD, sinkronisasi akhir setiap kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 2023 sesuai pagu indikatif, serta menyepakati prioritas pembangunan daerah dan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah.
"Isu strategis Pemkab Mojokerto harus sejalan dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Pelaksanaan pembangunan di negara kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, endingnya adalah tujuan nasional," kata Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam arahannya sebagai narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 di Pendapa Graha Majatama, Selasa (29/3/2022).
Musrenbang untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2023 ini diikuti 150 peserta. Meliputi para kepala OPD, direktur RSUD, para camat, kepala bagian, rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, ketua ormas, perwakilan pengusaha dan investor, masyarakat rentan dan termarginalkan, pimpinan organisasi wanita, organisasi anak, tokoh agama, direktur BUMD, serta LSM.
Sedangkan Bupati Mojokerto dan 2 orang lainnya menjadi narasumber. Yaitu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh dan Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Heru Suseno. Hadir pula Sekda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko.
Bupati Ikfina menjelaskan, isu strategis pemerintah pusat saat ini ekonomi, pemerataan ekonomi, SDM, infrastruktur, lingkungan hidup dan stabilitas. Isu strategis Pemprov Jatim meliputi ekonomi, SDM, infrastruktur, kemiskinan, kesehatan dan pangan. Sementara isu strategis Pemkab Mojokerto meliputi SDM, kemiskinan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup dan teknologi informasi.
Pada kesempatan ini, Ikfina juga menyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agro bisnis, agro industri dan pariwisata.
"Tinggal bagaimana kita meningkatkan pariwisata kita agar menjadi pasar bagi produk umkm. Kami akan meningkatkan perdagangan untuk lini kecil, mikro dan ultra mikro. Karena sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto berada di sektor tersebut," terangnya.
Terkait pemulihan ekonomi kerakyatan tahun, kata Ikfina, pihaknya tahun ini juga mulai melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni 40 persen APBD Pemkab Mojokerto akan dibelanjakan untuk produk-produk buatan Indonesia. Di lain sisi, pihaknya berupaya membantu produk-produk UMKM Bumi Majapahit masuk e-katalog.
"Maka cara ini akan bisa menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.
Selain pemulihan ekonomi kerakyatan, 6 prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan, penguatan SDM yang unggul, berkualitas, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
Juga pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas layanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas, pemantapan daya dukung SDA dan pelestarian lingkungan hidup, serta kondusivitas keamanan, ketertiban dan layanan publik.
"Anggaran pemerintah tidak cukup kita serap menjadi kerja, tapi harus benar-benar menjadi kinerja. Sehingga harus efisien dan efektif. Bagaimana anggaran yang kita serap menjadi kerja dan kinerja dengan memegang indikator-indikator yang sudah kami tetapkan dalam RPJMD 2021-2026," tegas Ikfina.
Bupati perempuan pertama di Mojokerto ini juga memberi beberapa penekanan terhadap semua unsur yang terlibat dalam penyusunan RKPD 2023. Salah satunya, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mandatory spending.
"Mandatory spending itu meliputi 20 persen anggaran untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 10 persen ADD, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari APBD," cetus Ikfina.
Di akhir materinya, Ikfina menyampaikan arahan dari Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Menurutnya, tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dalam pendampingan dan pengawasan KPK. Lembaga antirasuah melakukan evaluasi secara langsung maupun melalui aplikasi monitoring centre for prevention (MCP).
"Analisis kembali ketepatan sasaran dalam perencanaan program di setiap perangkat daerah, penyusunan rencana program dan anggaran harus menghindari copy paste tahun sebelumnya, memastikan kembali besaran pagu dan HPS sesuai kebutuhan real program agar tidak terlalu jauh dari nilai kontrak sehingga SILPA besar bisa diminialisasi," tandasnya.
(ega/ega)