.webp)
Aksi protes mewarnai momen Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan. Aksi protes dilayangkan oleh putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, yang nekat naik ke atas mimbar.
Dari pantauan detikJateng, pihak pendukung Purbaya hadir saat Wali Kota Solo, Respati Ardi, memberikan sambutan. Setelahnya, rombongan tersebut duduk di kursi undangan.
Usai sambutan Wali Kota, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Sesaat setelah sambutan berakhir, GKR Panembahan Timoer Rumbay naik ke mimbar untuk melayangkan protes, namun saat ia mulai berbicara, mik (mikrofon) dimatikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyerahan SK kepada Tedjowulan oleh Fadli Zon pun sempat tertunda. Di samping GKR Timoer Rumbay, hadir pula Permaisuri GKR Paku Buwono, GKR Devi Lelyana, dan GKR Dewi Ratih Widyasari.
 GKR Panembahan Timoer Rumbay, yang nekat naik ke atas mimbar untuk protes penyerahan SK Plt Keraton Solo oleh Fadli Zon ke Tedjowulan, Solo, Minggu (18/1/2026). Foto: Tara Wahyu/detikJateng |
"Assalamualaikum Bapak. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf, tolong miknya dinyalakan supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia," kata GKR Timoer Rumbay yang disambut teriakan dari para undangan yang hadir, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon yang berada di lokasi langsung menghampiri Rumbay. GKR Paku Buwono, istri dari PB XIII, juga sempat berbincang langsung dengan Fadli Zon.
Suasana sempat riuh dengan teriakan para Sentono, Abdi Dalem, dan tamu undangan lainnya. Selain melakukan protes lisan, pihak Purbaya juga membagikan kertas berisi surat keberatan atas SK yang dikeluarkan oleh Fadli Zon.
Meski mendapatkan protes keras, Fadli Zon tetap melanjutkan pemberian SK kepada Tedjowulan. Namun, protes kembali berlanjut tepat saat Fadli Zon hendak menyerahkan surat tersebut.
"Kami berharap pada hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan," ujar Fadli Zon dalam sambutannya, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon menegaskan bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, dibutuhkan kolaborasi antara pihak Keraton dan Pemerintah. Apalagi, menurutnya, negara ikut melakukan intervensi, terutama terkait penggunaan anggaran.
"Dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan nasional, diperlukan kolaborasi semua pihak. Negara juga turut campur dan melakukan intervensi, terutama dalam soal dana, karena itu memerlukan pertanggungjawaban. Ada dana APBD yang harus dipertanggungjawabkan melalui Pak Wali Kota, serta dana APBD Provinsi melalui Gubernur," ungkapnya.
"Jika menggunakan dana APBN, harus dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU, dan kementerian terkait lainnya. Dalam waktu dekat, saya kira akan dilakukan serah terima alun-alun yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dikelola dengan sebaik-baiknya," pungkas Fadli Zon.
(afn/afn)
