Polemik izin penyelenggaraan salat Idul Fitri atau salat Id pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, menarik perhatian publik. Akhirnya, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengizinkan salat Id 21 April di Lapangan Mataram yang akan digelar oleh Muhammadiyah.
Berikut sejumlah fakta terkait polemik tersebut, dirangkum dari pemberitaan detikJateng.
1. Penjelasan Pemkot Pekalongan
Dilansir detikNews, Ta'mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Kota Pekalongan, mengajukan permohonan izin menggunakan Lapangan Mataram untuk salat Idul Fitri 1444 H pada Jumat, 21 April 2023. Sementara pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal pada Sidang Isbat yang digelar pada 20 April 2023.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, dia mempersilakan pengurus Masjid Al-Hikmah Podosugih menyelenggarakan salat Idul Fitri di lapangan yang lain seperti Lapangan Peturen dan Lapangan Hoegeng.
Afzan mengatakan Pemkot Pekalongan belum bisa memberikan izin penyelenggaraan salat Id di Lapangan Mataram pada Jumat (21/4). Sebab, pemerintah pusat belum menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Afzan menyampaikan hal itu saat didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pekalongan, Restu Hidayat.
"Perbedaan perayaan Lebaran tidak perlu diperdebatkan. Akan tetapi, kalau bisa, Lebaran jatuh pada tanggal yang sama agar salat Id bisa dilaksanakan bersama-sama di Lapangan Mataram," ucap Restu Hidayat, dikutip dari detikNews.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan menyebut kabar tersebut ramai akibat narasi yang keliru di media sosial.
"Ini sebetulnya kemarin yang menjadikan ramai, viral, itu karena judul narasi di sosmed yang salah awalnya. Jadi narasi judulnya itu adalah 'Pemerintah atau Wali Kota tidak mengizinkan Muhammadiyah untuk salat Id'. Tetapi penjabarannya bukan seperti itu," ujar Afzan saat dihubungi detikJateng, Senin (17/4/2023).
Afzan mengaku sudah memfasilitasi sejumlah lokasi yang akan digunakan untuk salat Id. Dia menyebut ada 14 titik yang sudah diberikan izin.
"Ya setiap tahun sudah kita fasilitasi untuk Muhammadiyah di beberapa aset Pemkot Pekalongan, seperti di Stadion Hoegeng, Lapangan Peturen, di halaman kecamatan. Dan pada tahun ini Muhammadiyah yang sudah menetapkan tanggal salat Id atau Lebaran tanggal 21 (April), ada 14 titik yang digunakan untuk salat Id semua kita izinkan tidak ada masalah," ujarnya.
Namun, khusus untuk Lapangan Mataram, lanjut Afzan, pihaknya ingin menunggu ketetapan dari pemerintah.
"Tetapi dari Masjid Al Hikmah Podosugih, kemarin beberapa hari yang lalu, ketemu saya di kantor bahwa mereka akan minta izin penggunaan Lapangan Mataram untuk salat Idul Fitri di tanggal 21. Sebetulnya di situ saya bukan melarang maupun tidak memperbolehkan," ujarnya.
"Tetaplah khusus Lapangan Mataram ini lebih baik kita menunggu ketetapan dari pemerintah. Karena apa? Karena lapangan Mataram itu satu kesatuan dengan kantor Pemerintah Kota Pekalongan," imbuh Afzan.
Hal itu, lanjutnya, dimaksudkan untuk menghindarkan kesan salat Id tersebut diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan. Afzan menyebut hal ini sudah menjadi kebiasaan tahunan dan baru tahun ini Muhammadiyah mengajukan izin untuk menggelar salat Id di Lapangan Mataram.
"Kita justru tidak mau salah dalam menetapkan itu nanti kesannya justru yang mengadakan Pemerintah Kota Pekalongan, karena setiap tahunya rutin seperti itu. Karena dari beberapa tahun ini, ada perbedaan baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada perbedaan data Muhammadiyah dan Pemerintah tidak bermasalah, tetapi baru tahun ini Muhammadiyah itu mengajukan izin untuk salat di lapangan (Mataram)," pungkasnya.
2. Ganjar Pranowo Angkat Bicara
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemkot Pekalongan soal tidak keluarnya izin penyelenggaraan salat Idul Fitri pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram yang akan diselenggarakan Muhammadiyah.
Ganjar meminta agar penyelenggaraan ibadah salat Id di lapangan itu diberi kesempatan.
"Saya sampaikan semua harus diberi kesempatan yang sama," kata Ganjar saat dihubungi detikJateng, Senin (17/4/2023).
Selain itu Ganjar juga mengatakan pesan tersebut tidak hanya khusus untuk Pemkot Pekalongan yang sedang disorot, namun juga pemerintah daerah lain di Jawa Tengah agar memberikan izin penyelenggaraan ibadah tanpa membeda-bedakan kelompok.
"Betul itu (imbauan untuk semua Pemda)," ujar Ganjar.
Halaman selanjutnya, kata Ganjar Pranowo, PP Muhammadiyah, Menag, dan akhirnya izin keluar.
Simak Video "Ciptakan Karya Batik Sendiri Setelah Belajar di Kampung Batik Kauman, Pekalongan"
(rih/rih)