Waket DPRD Jateng: Izin Industri Rokok Perlu Dipermudah & Murah

Hanifaf Widyas - detikJateng
Kamis, 04 Agu 2022 10:25 WIB
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman
Foto: DPRD Jateng-Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengungkapkan peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara. Hal ini disebabkan karena peredaran rokok ilegal tidak dibarengi dengan pembayaran pajak kepada negara melalui cukai tembakau.

Diketahui pada 2021 lalu, sebanyak 11.317.128 batang rokok ilegal senilai Rp 11,54 miliar telah disita oleh Kanwil Bea Cukai Jateng DIY. Berdasarkan nominal tersebut, seharusnya negara menerima pembayaran sebesar Rp 7,58 miliar.

"Potensi kerugiannya bagi negara Rp 7,5 miliar. Kemudian, rentang waktu dari Januari sampai Juni 2022, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menginformasikan kepada kita ada 35 juta batang rokok sudah disita kembali. Padahal baru setengah tahun kan. Artinya penindakan ini belum membuat efek jera. Ternyata 2022 sudah ada operasi lagi yang angkanya lebih fantastis," jelas Sukirman dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).


Ia menambahkan pada tahun 2021, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara nasional mencapai Rp 3 triliun. Sementara itu, pada 2022 ditargetkan mencapai Rp 3,9 triliun.

Adapun Pemprov Jateng mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 400 miliar yang dikelola untuk menanggulangi dampak rokok di bidang kesehatan, pengobatan, kampanye kesehatan, serta membayar BPJS masyarakat miskin.

"Selain itu, dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Termasuk untuk pemberdayaan petani tembakau, untuk pelatihan, bantuan pupuk, traktor, dan pemasaran hasil pertanian. Dengan tidak adanya cukai, maka sangat merugikan petani juga," jelasnya.

Sukirman menambahkan praktik industri yang menabrak aturan main dianggap sebagai salah satu hambatan dalam memberantas keberadaan rokok ilegal. Posisi petani yang tidak bisa mengembangkan hasil panen atau hasil panennya sudah terlanjur diijon sebelum masa panen dijajakan ke pelaku industri rokok ilegal.

"Sementara rokok resmi tidak mampu menampung panen tembakau kita. Tidak adanya sinergi antara industri rokok legal dan petani. Serta petani tidak bisa memasarkan hasil tembakaunya, sehingga dimanfaatkan industri rokok ilegal," sambungnya.

Ia lanjut mengatakan pengurusan izin industri rokok perlu dipermudah, dibuat murah, dan tidak berbelit. Industri rokok ilegal terus didorong oleh Pemerintah untuk melegalkan usahanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan juga memberi dorongan serta edukasi ke petani agar tidak menjual tembakau ke industri rokok ilegal. Program yang bisa dicanangkan, di antaranya membuat jejaring dan saling dukung antardaerah serta membuka akses

"Terakhir, dalam penindakan jangan menyita barang pemilik kios, meskipun ilegal sebaiknya dibeli. Kalau produsen harus kita ambil paksa, dan harus kita denda. Tetapi yang terlanjur dijual di kios, jangan diambil paksa. Mereka modal, lho," pungkasnya.



Simak Video "Penampakan Rokok-HP Ilegal Senilai Rp 9 M Dimusnahkan Bea Cukai Kepri"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)