Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Dugaan tersebut disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis LSM, insan pers, serta elemen masyarakat lainnya.
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, praktik penyadapan ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara karena menyalahgunakan kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat. Menurut Mardiono, tindakan semacam ini tidak boleh ditoleransi dan tidak boleh terulang kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardiono mengatakan aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan penjaga konstitusi, bukan menggunakan kewenangannya untuk mengawasi, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan warga negara.
"Ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi. Ini menyangkut prinsip fundamental demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas dan tidak boleh ada aparat yang merasa kebal hukum," kata Mardiono, Rabu (4/11/2026).
Menurut Mardiono, penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi.
Mardiono juga mengingatkan bahwa praktik pengawasan yang menyasar aktivitas politik, organisasi masyarakat, kerja jurnalistik, maupun suara-suara kritis dapat mengancam iklim demokrasi. Sebab, kritik, perbedaan pendapat, dan kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Mardiono menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas nasional. Menurutnya, seluruh elemen bangsa seharusnya saling menguatkan demi kepentingan nasional, bukan justru melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan dan persatuan bangsa.
"Di tengah persaingan dunia yang semakin ketat, kita sebagai bangsa harus bersatu dan saling menguatkan. Jangan sampai ada pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu. Persatuan nasional harus menjadi prioritas utama karena tantangan yang kita hadapi membutuhkan kebersamaan, bukan perpecahan," tegas Mardiono.
Mardiono juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kekuatan dalam menjaga demokrasi dan membangun kehidupan politik yang sehat serta bermartabat.
"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga marwah demokrasi serta menghidupkan kembali politik yang berkeadaban, menjunjung tinggi etika, menghormati hukum, dan mengedepankan persatuan bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut, PPP turut mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Negara harus memastikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang diduga menjadi korban, sekaligus menjamin tidak adanya intimidasi terhadap masyarakat sipil maupun insan pers.
"Penting bagi kita untuk terus menjaga prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta menghormati hak dan privasi setiap warga negara. Reformasi kepolisian harus memastikan bahwa kewenangan besar selalu diimbangi dengan akuntabilitas yang kuat," tutup Mardiono
