Pemkab Ciamis Siapkan Rp 4,3 M untuk Warga Terdampak BBM Naik

Pemkab Ciamis Siapkan Rp 4,3 M untuk Warga Terdampak BBM Naik

Dadang Hermansyah - detikJabar
Rabu, 21 Sep 2022 02:00 WIB
Cek KJMU 2021 Tahap 2, Bakal Cair Tanggal 29 November
Ilustrasi Bansos (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Ciamis -

Pemkab Ciamis menggelontorkan anggaran Rp 4,3 miliar untuk bantuan sosial tunai bagi warga miskin yang terdampak inflasi kenaikan harga BBM.

Bansos tunai dari APBD perubahan tahun 2022 tersebut diberikan kepada 9.730 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mendapat bantuan dari mana pun. Baik dari pemerintah pusat mau pun provinsi.

Setiap KPM akan mendapat bantuan tunai Rp 150 ribu setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Oktober, November dan Desember 2022. Rinciannya setiap desa memiliki kuota 35 KPM, sedangkan untuk kelurahan mendapat kuota 100 KPM.


Penerima bantuan tunai ini diprioritaskan masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan apapun dan berprofesi di bidang transportasi seperti ojek, sopir, kernet dan pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dan pedagang keliling.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, bantuan tunai ini untuk melindungi masyarakat yang terdampak inflasi setelah kenaikan BBM.

"Kami mengambil kebijakan ini salah satunya banyaknya laporan dari para kepala desa. Intinya banyak masyarakat belum kebagian, banyak yang belum mendapat bantuan dari pusat maupun daerah," ujar Herdiat usai rapat bersama kepala desa dan kecamatan di ruang Oproom Setda Ciamis, Selasa (20/9/2022).

Herdiat menegaskan kepada kepala desa dan lurah untuk menentukan penerima sesuai kriteria, terutama yang belum mendapat bantuan. Bupati berharap bantuan tersebut tepat sasaran.

"Walaupun uangnya kecil tapi mudah-mudahan bisa membantu. Kami berharap dampak inflasi ini tidak ada masyarakat yang kelaparan," tegasnya.

Desa dan kelurahan diharapkan secepatnya mengusulkan calon penerima bantuan tersebut. Para penerima bantuan yang tidak mendapat bantuan lain seperti BPNT, PKH, BLT, BLT DD dan lainnya. Prioritas pertama yang memiliki mata pencaharian sektor transportasi dan pedagang kecil serta buruh tani.

"Secepatnya diusulkan, dalam waktu 3 hari sudah data masuk ke Dinas Sosial. Awal Oktober harus betul-betul disalurkan kepada KPM," pungkasnya.

(iqk/iqk)