Maroko resmi menandatangani kesepakatan dengan Board of Peace untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dilansir Reuters, kesepakatan tersebut ditandatangani di Rabat, Maroko pada Rabu (15/7/2026). Acara penandatanganan dihadiri Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, Menteri Pertahanan Abdellatif Loudiyi, dan utusan utama Board of Peace untuk Gaza, Nikolay Mladenov.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diketahui Maroko merupakan sekutu Amerika Serikat yang memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020. Meski demikian, negara itu tetap mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko menyebut kesepakatan itu sebagai dasar hukum yang mengatur aspek teknis dan operasional keikutsertaan Maroko dalam misi ISF di Gaza.
Anadolu Ajansı melaporkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung perdamaian dan keamanan melalui misi kemanusiaan dan keamanan.
Board of Peace untuk Gaza dan pimpinan ISF pun menyambut baik keputusan Maroko untuk bergabung dalam misi tersebut.
Sebagai kontribusi, Maroko akan mengirim perwira militer senior, personel gendarmerie, dan anggota kepolisian ke dalam pasukan internasional itu.
Selain itu, Maroko juga berencana membangun rumah sakit lapangan militer di Gaza untuk membantu memberikan layanan kesehatan kepada warga yang terdampak konflik.
Kesepakatan pembentukan pasukan perdamaian ISF ini berawal dari Resolusi PBB bertajuk "Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza" yang disahkan pada 17 November 2025.
Resolusi ini menyambut pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian membawahi ISF. Komponen pasukan ISF kemudian disumbangkan oleh negara-negara peserta.
Selain Maroko, Indonesia juga termasuk ke dalam BoP dan presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menugaskan sebanyak 8.000 personel TNI untuk menjadi bagian ISF.
Namun, pemerintah Indonesia menangguhkan sementara proses keterlibatan dalam BoP. Dilansir detikNews, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa tidak ada pertemuan atau diskusi khusus mengenai BoP pada saat itu.
Ia menegaskan seluruh proses partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dihentikan sementara sesuai arahan Menteri Luar Negeri Sugiono.
"Sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Menlu, semua proses mengenai Board of Peace saat ini on hold," kata Yvonne dalam keterangan media pada Jumat (6/3/2026).

Komentar Terbanyak
Korupsi Makin Parah, MUI Dorong Pemerintah Terapkan Hukuman Mati bagi Koruptor
5 Negara dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Dunia, Indonesia Berapa?
Muhammadiyah Jadi Organisasi Indonesia Pertama di Dewan Muslim Inggris