.webp)
Pemerintah Arab Saudi memperbarui regulasi akomodasi jemaah pada musim haji 2027 mendatang. Nantinya, fasilitas penginapan di Makkah dan Madinah dibagi ke dalam dua kategori yaitu kelas ekonomi dan kelas satu.
Pembagian kelas ekonomi dan kelas satu itu juga menyebabkan perbedaan pada standar layanan. Dilansir dari Saudi Gazette, Kementerian Pariwisata Arab Saudi menyebut pembaruan aturan itu juga mencakup ketentuan perizinan, klasifikasi fasilitas, standar operasional, hingga daftar pelanggaran bagi akomodasi yang melayani jemaah haji.
Kebijakan baru itu bertujuan meningkatkan kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan sebelum jemaah tiba pada musim haji 2027. Juru Bicara Kementerian Pariwisata Arab Saudi, Nasr Alansari menuturkan regulasi itu dimaksudkan memperkuat aspek pengawasan dan operasional akomodasi haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai fasilitas harus dipastikan siap sebelum menerima jemaah, termasuk dari sisi keselamatan, pemeliharaan dan ketersediaan layanan penting. Pada aturan itu, masing-masing kategori antara ekonomi dan kelas satu memiliki persyaratan tersendiri yang mencakup area umum, kamar tamu, area penerimaan atau resepsionis, kebersihan, pemeliharaan serta layanan bagi tamu.
Adanya klasifikasi itu membuat standar fasilitas dan pelayanan menjadi bagian dari proses pengaturan akomodasi jemaah haji. Selain menetapkan standar, Kementerian Pariwisata juga menyiapkan mekanisme pemeriksaan pada sejumlah tahapan.
Inspeksi dilakukan sebelum izin diterbitkan, sebelum fasilitas mulai beroperasi serta selama periode operasional. Kementerian menyatakan pengawasan berkelanjutan itu diperlukan agar penyedia akomodasi tetap memenuhi standar kepatuhan dan kualitas pelayanan sepanjang musim haji.
Tak sampai di situ, pemerintah Saudi juga menekankan kesiapan operasional fasilitas yang akan digunakan untuk jemaah haji pada musim baru. Operator yang mengajukan izin untuk haji 2027 diminta menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan dan persiapan yang dipersyaratkan sebelum mengajukan permohonan.
Ketentuan itu mencakup kesiapan operasional, standar keselamatan dan pemeliharaan, keberlangsungan layanan penting, serta berbagai persyaratan operasional lainnya. Kementerian bahkan menyetujui daftar pelanggaran khusus bagi fasilitas akomodasi haji yang jadi dasar bagi regulator mengambil tindakan terhadap penyedia yang tidak memenuhi ketentuan.
Kementerian meminta operator yang mengajukan izin akomodasi haji 2027 agar memulai persiapan lebih awal, menyelesaikan pemeliharaan, serta memenuhi seluruh persyaratan sebelum memasukkan permohonan izin.
