Kementerian Haji dan Kejagung Sepakat Awasi Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

(Kiri-Kanan) Plt Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Zaenal Abidin, Wakil Menteri haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Reda Manthovani dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Sarjono Turin, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam proses doing business di Kementerian Haji dan Umrah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kejaksaan Agung akan mengawasi titik-titik rawan yang selama ini dinilai kerap menjadi celah praktik manipulasi, korupsi, dan rente dalam penyelenggaraan haji.

Dahnil menegaskan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mereformasi total tata kelola haji dan umrah dengan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang bersih dari praktek korupsi, manipulasi, dan rente.

Dahnil menambahkan, usai pertemuan ini, akan ada pertemuan antara Menteri Haji dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti lewat penandatanganan MoU.

(Kiri-Kanan) Plt Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Zaenal Abidin, Wakil Menteri haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Reda Manthovani dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Sarjono Turin, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam proses doing business di Kementerian Haji dan Umrah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kejaksaan Agung akan mengawasi titik-titik rawan yang selama ini dinilai kerap menjadi celah praktik manipulasi, korupsi, dan rente dalam penyelenggaraan haji.
Dahnil menegaskan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mereformasi total tata kelola haji dan umrah dengan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang bersih dari praktek korupsi, manipulasi, dan rente.
Dahnil menambahkan, usai pertemuan ini, akan ada pertemuan antara Menteri Haji dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti lewat penandatanganan MoU.