P2G: 40,45 Persen Sekolah di Indonesia Belum Siap Tatap Muka

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Minggu, 03 Okt 2021 17:00 WIB
pembelajaran tatap muka di banyuwangi
Foto: Ardian Fanani/P2G: 40,45 Persen Sekolah di Indonesia Belum Siap Tatap Muka.
Jakarta - Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyatakan sebanyak 40,45% sekolah di Indonesia dinilai belum siap melakukan tatap muka atau PTM terbatas. Data ini diambil dari dashboard kesiapan sekolah yang dibuat Kemendikbudristek.

"Kita menemukan di sini bahwa sebetulnya hampir bisa dikatakan separuhnya atau 40% lebih sekolah sebetulnya belum siap untuk melakukan pembukaan sekolah," kata Iman dalam Konferensi Pers Koalisi Selamatkan Anak Indonesia yang bertajuk Pembelajaran Tatap Muka Pertaruhkan Keselamatan Anak, Minggu (3/9/2021).

Menurut Iman, angka tersebut berasal dari jumlah sekolah yang mengisi dashboard kesiapan sekolah dari Kemendikbudristek per 3 Oktober 2021. Tercatat, setidaknya ada sekitar 40,45% atau 217.324 sekolah dari total 537.337 sekolah di Indonesia yang belum melakukan pengisian.

Sementara itu, sebanyak 59,55% atau sekitar 320.007 sekolah yang sudah ikut berpartisipasi dalam pengisian dashboard kesiapan sekolah tersebut.

Iman juga menambahkan pihak P2G menerima laporan dari berbagai daerah terkait persiapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka). Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Bima, Bukittinggi, hingga Aceh Timur yang melanggar protokol kesehatan dan belum mendapat pelatihan terkait PTM terbatas.

"Kami mendapat laporan dari ketua P2G dari berbagai daerah, seperti contoh di Kabupaten Bima, para guru menyaksikan banyak sekali murid yang tidak memakai masker, tidak adanya sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan terkait ptm terbatas di Kabupaten Bima, Bukittinggi, dan juga di Aceh Timur," ungkapnya.

Bahkan ada laporan dari sekolah di wilayah Bukittinggi dan Aceh Timur yang menyelenggarakan PTM terbatas tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jam pelajaran sekolah di sana, kata Iman, melebihi based practice yang ada di dalam buku pedoman penyelenggaran pembelajaran.

"Jam pelajaran sekolah melebihi based practice yang ada di dalam buku pedoman penyelenggaraan di masa pandemi yang dibuat dari SKB 4 Menteri," jelas Iman.

Iman juga menyampaikan beberapa kritik pada dashboard yang telah dibuat Kemendikbudristek tersebut. Pihaknya menilai pemerintah tidak serius sebab standardisasi yang dibuat terlalu fokus pada sarana dan prasarana. Bahkan tidak diadakannya testing reguler untuk COVID-19 yang menyebabkan persiapan kurang aman dan mengandung banyak resiko.

"Untuk persiapan PTM di DKI Jakarta contohnya, hanya mengisi modul secara online saja. Danidak ada verfikasi langsung di lapangan, tentu saja ini juga meningkatkan resiko penularan COVID-19 atau kita boleh menyebut klaster sekolah," sambung Iman.

Sementara itu, relawan LaporCovid19 Natasha Devanand menambahkan pihaknya juga menerima laporan pelanggaran protokol kesehatan di lingkup sekolah. Menurut penuturan Natasha, setidaknya ada 167 aduan tentang penyelenggaraan PTM yang melanggar protokol kesehatan (prokes) sejak Januari - 27 September 2021.

Berdasarkan data yang diterima LaporCovid19 di bulan September 2021, pelanggaran penyelenggaraan PTM paling banyak terjadi di jenjang SD sebanyak 31,6% dan kemudian disusul oleh jenjang SMA 27%.

"Di bulan September sendiri LaporCovid19 telah menerima 22 laporan mengenai tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung untuk memitigasi penyebaran COVID-19, penyelenggaran prokes oleh warga sekolah, dan juga penyimpangan yang dilakukan sekolah terkait perizinan PTM terbatas yang seharusnya dengan persetujuan orang tua tanpa paksaan," ujar Natasha.

Simak Video "Sekolah Tatap Muka Digelar di Barru, Ada Siswa Lupa Pakai Masker"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia