Minta PTM Ditinjau Ulang, Aliansi Pendidikan Anak Kirim Somasi pada Jokowi

Fahri Zulfikar - detikEdu
Jumat, 03 Sep 2021 21:31 WIB
Sekolah tatap muka untuk tingkat SMP di Kota Bekasi dimulai hari ini. Sekolah tatap muka itu dengan protokol kesehatan ketat.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah telah mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk wilayah PPKM dengan status level 1-3. PTM terbatas bisa digelar sesuai dengan syarat dan aturan yang ketat.

Beberapa wilayah pun sudah menerapkan dengan melakukan uji coba ketat, seperti daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah lain dengan wilayah PPKM level 1-3. Meski sudah mulai dijalankan, namun menurut Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak (PKA), kebijakan sekolah tatap muka terbatas masih perlu dikaji.

Aliansi tersebut telah mengirimkan somasi terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama pada Jumat (3/9/2021) untuk mengkaji ulang PTM terbatas.

"Angka COVID-19 memang menurun tapi angka positif masih cukup tinggi. Kebijakan ini memang diberlakukan sesuai wilayah, tapi bukan berarti kita menganggap covid sudah aman sepenuhnya sehingga anak-anak didik sudah bisa melakukan pendidikan secara tatap muka," ungkap perwakilan aliansi, Endah, dalam siaran pers via zoom, Jumat (3/9).

Lebih lanjut Endah menjelaskan bahwa somasi tersebut dikirimkan presiden dan 4 menteri dengan banyak pertimbangan. Di antaranya adalah tidak semua anak yang berusia 12-17 tahun sudah mendapatkan kesempatan untuk vaksin.

"Menurut data dari WHO, dari 26 juta anak usia 12-17 di indonesia, yang mendapatkan vaksinasi lengkap baru sekitar 900 ribu atau sekitar 3,5 %. Angka ini masih jauh untuk menganggap PTM ini aman untuk anak-anak," tembahnya.

Sementara syarat dari WHO untuk membuka sekolah tatap muka harus memiliki rata-rata angka positif nasional maksimal 5 %. Di Indonesia, per September 2021, rata-rata angka positif nasional masih mencapai 18 %.

Salah satu lembaga yang tergabung dalam aliansi, Arek Lintang (ALIT) Indonesia, mengatakan banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses vaksinasi.

"Semua anak-anak usia 7-15 tahun yang didampingi ALIT belum ada yang mendapatkan akses vaksin. Anak-anak tersebut berada di Kota Surabaya, Kab Gianyar, Kab Singka, Kab Pasuruan, Kab, Malang, Kota Batu, Jember, dan Banyuwangi. Kami mencatat tidak ada satupun anak-anak itu mendapatkan akses vaksin. Jika dipaksakan uji coba, tentu terlalu nekat karena anak-anak masih rentan," ungkap Yuliati Umrah, selaku wakil ALIT.


Sementara menurut perwakilan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan, PTM seharusnya tidak hanya dilaksanakan dengan syarat wilayah PPKM level 1-3.

"PTM harus mendapatkan rekomendasi dari WHO, IDAI, KPAI. Nyatanya di lapangan khususnya di daerah Jawa Barat masih ada yang belum menjalankan rekomendasi pihak terkait," jelas Iwan.

Menurut Iwan setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menggelar PTM terbatas seperti prokes ketat dan terawasi, mendapat rekomendasi pihak ahli, vaksinasi, dan koordinasi dengan berbagai satgas daerah.

Adapun dalam Aliansi ini terdapat delapan lembaga yang tergabung dalam aliansi yakni Arek Lintang (ALIT) Indonesia, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Hak Asasi, Laporcovid19, Lokataru, dan Surabaya Children Crisis Center (SCCC).

Melalui somasi ini, aliansi meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan PTM terbatas dalam waktu 14 hari.

Simak Video "Tempat Rawan Penularan Virus di Sekolah"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia