Sri Mulyani & Nadiem Sebut Mapel Pajak Hendak Diadakan untuk Jenjang SD-SMA

Novia Aisyah - detikEdu
Rabu, 25 Agu 2021 20:30 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa mata pelajaran perpajakan rencananya akan diadakan pada jenjang SD hingga SMA. Sri Mulyani menyatakan hal ini pada kesempatan bertajuk 'Pajak Bertutur 2021' pada Rabu (25/08/2021).

Pengadaan mata pelajaran pajak pada jenjang tersebut akan diselenggarakan melalui kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang terus membantu dan bahkan memasukkan dalam buku-buku pendidikan dasar, menengah kurikulum pendidikan kita. Termasuk di dalam proses penyusunan agar dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA akan dilakukan mata ajaran yang berhubungan dengan pajak dan perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari program inklusi kesadaran pajak. Program ini menurutnya bertujuan agar generasi muda memahami dan dapat menjaga negaranya sendiri melalui kesadaran pajak.

"Edukasi, sosialisasi, pemahaman mengenai pajak harus dilakukan bahkan sejak dini," katanya.

Menurutnya, kini program mata pelajaran perpajakan akan memasuki tahap pengujian. "Kami senang bahwa kita akan memulai dengan kegiatan piloting atau uji coba," imbuhnya.


Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa kini telah dilakukan pilot project implementasi inklusi kesadaran pajak pada 497 perguruan tinggi.

"Adik-adik pelajar dan mahasiswa di sini perlu memahami bahwa pajak berperan sangat penting untuk kehidupan kita dan kemajuan Indonesia. Bahkan adik-adik bisa bersekolah, bahkan kuliah itu karena pajak. Oleh karena itu kita semua harus belajar tentang pajak dan taat membayar pajak," sebut Nadiem.

Terkait mata pelajaran perpajakan sekolah dasar dan menengah, ia menjelaskan, "Saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan telah menyempurnakan modul pembelajaran mengenai inklusi kesadaran keuangan negara kepada siswa di jenjang pendidikan dasar, dan menengah."

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga berharap agar Kementerian Agama segera menerapkan pembelajaran perpajakan di perguruan tinggi.

Sri Mulyani menuturkan, "Dan juga kepada Kementerian Agama, saya berharap bahwa program inklusi perpajakan dapat segera diimplementasikan, bahkan sampai dengan pembahasan rancangan pembelajaran semester di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama."

Ia juga menginginkan agar pembelajaran perpajakan terus dilanjutkan dalam dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkup Kementerian Agama.





Simak Video "Sri Mulyani Kembali Sabet Gelar Penghargaan Internasional"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia