Ketika Nadiem Dicurhati Anak BEM, Soroti Kendala Konversi SKS Kampus Merdeka

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Sabtu, 18 Sep 2021 14:31 WIB
Nadiem Makarim dan Ormawa BEM
Foto: Dok. Kemendikbudristek/Ketika Nadiem Dicurhati Anak BEM, Soroti Kendala Konversi SKS Kampus Merdeka
Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dicurhati perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Yusuf Al Hakim soal kendala dalam program Kampus Merdeka. Salah satunya, sejumlah mahasiswa mengalami kendala dalam konversi SKS (Satuan Kredit Semester).

Curhatan ini dilontarkan oleh Yusuf dalam acara diskusi Mendikbud bersama perwakilan pengurus organisasi mahasiswa (ormawa) di kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2021) kemarin.

Selain curhat, Yusuf ikut memberikan usul sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) kampus. Ia akan memulai perannya dengan bantu menggerakkan ormawa tingkat jurusan sebagai wadah untuk menampung laporan dari mahasiswa.

"Hal yang saya bisa lakukan adalah menggerakkan ormawa tingkat jurusan untuk membuat narasi terkait kebijakan Kampus Merdeka untuk dibawa ke satuan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang ada di kampus masing-masing. Paling tidak ada posko pelaporan tiap jurusan untuk menampung kebijakan terkait MBKM tersebut," papar mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ini, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Sabtu (18/9/2021).

Merespons hal tersebut, Nadiem mengakui masih banyak pihak perguruan tinggi yang belum memahami aturan yang telah dibuat. Bahkan diakuinya ada beberapa yang enggan untuk berubah untuk ikut pada aturan.

"Aturannya sudah jelas, hak itu harus diberikan oleh kampus. Memang masih banyak yang belum memahami atau enggan berubah," kata Nadiem.

Pria yang kerap disapa Mas Menteri itu pun memastikan aturan yang telah dibuat sudah jelas dan berjanji akan terus melakukan advokasi pada pihak perguruan tinggi.

"Tetapi kami pastikan aturannya sudah jelas dan dapat digunakan oleh teman-teman untuk bicara ke kampusnya," imbuh Nadiem.

Program Kampus Merdeka menerapkan hak mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi. Di antara 3 semester tersebut, mahasiswa berhak untuk belajar di luar kampus selama 2 semester atau setara 40 SKS.

Adapun untuk program, project, atau magang yang dilakukan di luar prodi bisa dikonversikan ke SKS agar tidak menghalangi proses kuliah keseluruhan. Kebijakan ini hanya dikecualikan bagi mahasiswa bidang kesehatan seperti kedokteran.

Nadiem dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi pada dukungan, masukan, dan laporan dari mahasiswa terkait program Kampus Merdeka. Ia berjanji akan melakukan pengecekan lebih lanjut dan mengkaji beberapa ide dari mahasiswa seperti, sistem pengelolaan aspirasi mahasiswa yang disinggung oleh Yusuf sebelumnya.

Bahasan soal kriteria beasiswa pun muncul dalam diskusi ini. Pihak mahasiswa mengusulkan agar kriteria tidak hanya terbatas pada prestasi akademik, tetapi dibutuhkan pula penghargaan dalam pengabdian masyarakat. Misalnya, kontribusi aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh beberapa perwakilan ormawa lain yakni perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Selain itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan se-Indonesia (IMAKIPSI), BEM Nusantara, BEM Republik Indonesia (BEM RI), BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), dan BEM Pesantren juga turut hadir dalam diskusi tersebut.



Simak Video "Tepis Anggapan Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Nadiem: Sekolah Bebas Tentukan"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia