Sosok Siswa SMK yang Ikut Jadi Penggugat UU cipta Kerja dan Dikabulkan MK

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Minggu, 28 Nov 2021 15:00 WIB
Hujan mengguyur kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakpus. Massa demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja mulai membubarkan diri.
Gugatan UU Cipta Kerja dikabukan MK, salah satu pemohonnya adalah siswa SMK/Massa demo UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta Pusat (Foto: Rifkianto Nugroho).
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Mengutip laman resmi MK yang diakses detikEdu, Minggu (28/11/2021), pemohon uji formil tersebut berjumlah 5 orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK). Salah satunya, seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang turut menyampaikan pendapatnya.

Siswi SMK tersebut bernama Novita Widyana dari SMK Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur. Berkas setebal 35 halaman tersebut menjelaskan alasan seorang Novita, ikut mengajukan gugatan. Sebagai siswi jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran, Novita mengaku dirinya akan mencari pekerjaan sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah.

"Setelah lulus, Pemohon II (Novita) pasti akan mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. SMK merupakan sekolah kejuruan yang telah dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus dari sekolah," bunyi poin 8.2 dalam berkas permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang tertanggal 15 Oktober 2020.

Novita juga mengkhawatirkan posisi dirinya yang berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu tertentu. Bila UU Cipta Kerja diberlakukan, ia mengungkapkan posisinya berisiko menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu. Siswa SMK seperti Novita memang disiapkan langsung terjun di dunia kerja usai lulus.

Selain itu, pihak Novita dan pemohon lainnya mengajukan uji materiil terhadap Pasal 3, Pasal 81, Pasal 21, Pasal 31 dan pengajuan terhadap perubahan-perubahan substansi dari Pasal 3 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Cipta Kerja.

Pelajar SMK Ngawi, Jawa Timur ini juga mengajukan permohonan uji materi UU Cipta Kerja ke MK bersama dengan empat penggugat lainnya. Mulai dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hingga mantan pekerja kontrak (PKWT).

Mereka adalah mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Elin Dian Sulistiyowati, mahasiswa Universitas Negeri Malang Alin Septiana, mahasiswa STKIP Modern Ngawi Ali Sujito, dan karyawan swasta atau mantan buruh PKWT Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas.

Untuk diketahui, MK meminta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun waktu maksimal hingga 2 tahun. UU yang direvisi bisa berlaku kembali sebagai konsekuensi dari UU Cipta Kerja yang tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut.

Kuasa hukum pemohon uji formil Viktor Santosa Tandiasa mengungkapkan, hal ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK. Viktor mengaku keputusan ini di luar dari dugaannya, sebab para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh, mahasiswa, dan siswa SMK ini telah hilang harapan.

"Nah, memang ini baru pertama kali dalam sejarah MK berdiri, baru uji formil baru perkara ini lah yang diuji dikabulkan. di luar dari dugaan, ternyata MK mengabulkan, itu mengabulkan walaupun memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki," kata Viktor saat ditemui detikcom di depan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021) lalu.

Menurur Viktor uji formil sempat diajukan pada MK terkait beberapa aturan yang terbit lebih dulu, misalnya UU terkait KPK dan Minerba. Sayangnya pengajuan menemui jalan buntu, yang berbanding terbalik dengan UU Cipta Kerja.

Simak Video "Respons Pemerintah Pusat Atas Putusan MK soal UU Ciptaker"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia