Terkait Soal TWK KPK, Pakar UGM: Perlu Dievaluasi

Puti Yasmin - detikEdu
Minggu, 16 Mei 2021 13:09 WIB
Gedung KPK
Foto: Andhika Prasetia/Terkait Soal TWK KPK, Pakar UGM: Perlu Dievaluasi
Jakarta - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dinonaktifkan lantaran tidak lolos tes Wawasan Kebangsaan (KWK). Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pun menilai perlu ada evaluasi untuk materi TWK KPK.

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menilai soal bagi pegawai perlu dievaluasi karena adanya indikasi kuat aspek penjaminan mutu untuk materi dan pelaksanaan tes tidak terjaga atau tidak professional. Ia pun menerangkan agar soal perlu dibuat dengan hati-hati.

"Perlu kehati-hatian, dan tidak seharusnya dipolitisasi," ungkap Agus dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (16/5/2021).

Lebih lanjut, Agus menerangkan soal TWK KPK seharusnya berkaitan dengan keahlian bidang khususnya. Sebab, tes tersebut akan menentukan profesionalitas dalam bidang pekerjaan.

Adapun, hal itu bisa dilakukan dengan komiten pada konstitusi, termasuk dasar negara dan prinsip kebangsaan yang diwujudkan dalam kontrak yang bisa diperbaharui setiap tahun. Sehingga, pegawai KPK tidak harus mengikuti tes kemampuan, seperti TKW.

"Saya tidak tahu apakah tes wawasan kebangsaan yang dipergunakan untuk tes pegawai KPK saat ini relevan untuk itu, dan apa pertimbangannya," ungkapnya.

Hanya saja, Agus mengungkapkan perlu kajian khusus untuk menilai kualitas tes yang telah digunakan. Namun, kata Agus, secara umum tes screening ideologis, seperti yang terjadi di zaman Orde Baru seharusnya tidak lagi diperlukan.

"Cara berpikirnya perlu diubah. Komitmen ideologis bentuknya sebaiknya kontrak tertulis, bukan berupa tes. Pelanggar kontrak kelak bisa diberi sanksi misalnya oleh atasannya," kata dia.

Sementara itu, Agus mengatakan publik juga tidak boleh langsung percaya begitu saja bahwa ada persengkongkolan di balik penyelenggaraan tes ini, misalnya untuk melemahkan KPK atau individu tertentu. Sebab, teori konspirasi menjadi hal yang paling mudah untuk memahami peristiwa yang rumit.

"Tidak berarti kita bisa menyetujui pengertian bahwa ada rekayasa atau niat jahat dari penyelenggara apalagi keseluruhan pemerintahan seperti yang dikatakan oleh sejumlah kritikus bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkolaborasi atau bersengkongkol untuk melemahkan KPK," imbuhnya.

"Teori konspirasi adalah teori bagi orang-orang yang malas berpikir serius dan memahami cara bekerja sesuatu secara akurat dan apa adanya," tutup Agus.

Simak Video "Komnas HAM Panggil Kepala BKN-Psikolog TNI AD soal Polemik TWK"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pay)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia