Inilah Bir Tawil, Kawasan di Bumi yang Tidak Dimiliki Negara Mana Pun

ADVERTISEMENT

Inilah Bir Tawil, Kawasan di Bumi yang Tidak Dimiliki Negara Mana Pun

Siti Nur Salsabilah - detikEdu
Kamis, 07 Mei 2026 09:00 WIB
Bir Tawil.
Kawasan Bir Tawil. Foto: NASA/Landsat 8/OLI via Wikimedia Commons
Jakarta -

Di dunia ini ada suatu kawasan tak berpenghuni yang tidak diakui negara mana pun. Itulah Bir Tawil, yang diapit Mesir dan Sudan.

Namun faktanya, wilayah tersebut memiliki ekosistem kehidupan yang telah lama berdiri. Seperti apa kisahnya?

Dikutip IFL Science, seorang jurnalis bernama John Elledge dalam bukunya A History of the World in 47 Borders mengatakan, "Sejauh ini, Bir Tawil adalah tempat yang kosong." Wilayah tersebut juga sering digambarkan sebagai sebidang tanah sempit yang dipenuhi gunung, batuan, dengan terik matahari menyengat kulit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Konon katanya, akomodasi untuk sampai di sana cukup sulit karena terletak jauh dari jalan raya dan pusat transportasi. Bahkan, Bir Tawil juga dikenal dengan wilayah Bumi yang tidak memiliki pemerintahan, hukum, toko, hotel, dan sinyal telepon.

Bir Tawil biasa disebut sebagai area gurun pasir tersebut tidak dihuni oleh siapapun, alias kosong. Padahal, jauh sebelum peta digital ada, suku Ababda sudah mendiami wilayah tersebut setidaknya sejak masa Kekaisaran Romawi.

ADVERTISEMENT

"Jauh dari sekadar hamparan gurun yang tidak berpenghuni, suatu bangsa yang disebut Ababda telah mendiami daerah itu setidaknya sejak zaman Kekaisaran Romawi," tulis peneliti rekanan di Pusat Studi Austronesia Universitas Lancashire, Dean Karalekas.

Setelah berkunjung ke Bir Tawil pada 2020 lalu, ia semakin yakin bahwa bangsa tersebut sudah mendiami wilayah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Tempat itu juga lebih maju dari apa yang dikabarkan. Di sana ada perkemahan permanen dan para pekerja tambang.

"Berkisar dari pencari emas independen yang bekerja dengan detektor logam portabel kecil, hingga operasi penggalian tingkat industri yang canggih, dengan ekskavator, bor, trammel, dan pemisah," ungkapnya.

Lebih dari itu, Bir Tawil ternyata dipenuhi oleh pemukiman dan jalan utama yang cukup ramai. Meski bangunnnya terbuat dari kain seng dan kain bekas, di sana juga ada alat penukar uang, bilik telepon, dan satuan keamanan. Wilayah itu juga memiliki lahan yang disebut dengan wadi-dasar sungai atau lembah yang menghasilkan saat musim hujan.

Sengketa Kepemilikan Bir Tawil

Mengutip World Atlas, pada 1899 Perjanjian Kondominium Anglo-Mesir menetapkan perbatasan antara Mesir dan Sudan. Namun, Inggris menarik batas administratif pada tahun 1902 yang membalik keadaan.

Inggris berharap batas baru tersebut akan mencerminkan secara akurat luas lahan berdasarkan penggunaannya oleh penduduk setempat di daerah tersebut. Batas baru tersebut menempatkan Bir Tawil sebagai bagian dari Mesir. Pada saat itu, suku Ababda dari Mesir menggunakan lahan tersebut sebagai lahan penggembalaan hewan ternak mereka.

Di sisi lain, ada sebidang tanah lain yang disebut Segitiga Hala'ib. Daerah tersebut berada di bawah kendali gubernur Inggris di Sudan. Pada saat kemerdekaan, Sudan mengklaim kepemilikan Segitiga Hala'ib. Namun, Mesir membantah klaim tersebut dengan menyatakan m batas administratif tahun 1902 bersifat sementara. Dengan demikian, Segitiga Hala'ib menjadi milik Mesir, dan Bir Tawil menjadi milik Sudan.

Hingga saat ini, Mesir dan Sudan belum pernah menyelesaikan sengketa perbatasan mereka. Kedua negara tidak ingin mengklaim kepemilikan Bir Tawil.

Menurut mereka, hal itu akan menyiratkan bahwa mereka telah melepaskan kepemilikan Segitiga Hala'ib, padahal kenyataannya tidak demikian bagi mereka berdua.

Upaya Klaim atas Bir Tawil

Bukan tidak ada yang berani mengakui bahwa Bir Tawil adalah negaranya, setidaknya ada 9 orang yang pernah melakukannya. Kisah Jeremiah Heaton merupakan yang paling terkenal dari yang lain, alasan klaimnya adalah mewujudkan impian anak perempuannya Emily yang bermimpi menjadi seorang putri.

Jadi, sebagai hadiah ulang tahunnya, sang ayah menghadiahi sebuah negara yang ia sebut dengan "Kerajaan Sudan Utara" pada 2014 silam. Heaton menjadikan dirinya sebagai kepala negara, mengibarkan benderanya, serta bermaksud menggalang dana dengan 250 ribu dolar saat itu.

Bukannya mendapat pujian, publik dunia justru menyebutnya sebagai imperialis abad ke-21.

Penulis sebelumnya merupakan peserta MagangHub Kemnaker di detikcom.



(nah/nah)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads