.webp)
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa mengalami erosi pada 65,8% area garis pantainya, membentang dari Kabupaten Serang, Banten hingga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tingkat erosi tersebut turut mengakibatkan hilangnya ruang hidup warga dan terganggunya infrastruktur ekonomi di wilayah terkait.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin menyorot pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di Pantura berjalan sangat masif dikarenakan tingginya tekanan demografi. Hal itu mengakibatkan ekstraksi sumber daya laut dan pesisir menjadi tidak terkontrol.
Tubagus menjelaskan 94% pantura Jawa tersusun dari endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun pantura Jawa masih unsolicited, belum terkompaksi dengan kuat. Maka dari itu pantura Jawa masih sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurut Tubagus kerentanan diperparah dengan kondisi morfologis kawasan tersebut.
"Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa," kata Tubagus dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan focus group discussion (FGD) bertema "Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir", di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada April lalu, dikutip dari BRIN.
Tren Mengkawatirkan pada 2000 sampai 2024
Tubagus mengungkap analisis perubahan garis pantai dengan Citra Satelit Sentinel selama 2000-2024, memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Ia menguraikan, perubahan garis pantai didominasi laju erosi sebesar 65,8%. Di sisi lain, tingkat penambahan daratan (akresi) hanya di angka 34,2%.
Ia menekankan anomali dari data pemantauan tersebut, yaitu erosi yang masif justru terjadi di lingkungan delta yang secara alamiah adalah area sedimentasi. Kondisi tersebut berkorelasi erat dengan aktivitas modifikasi di daerah hulu seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan yang akhirnya memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.
Dampak modifikasi tersebut terekam di berbagai titik. Sebagai contoh, di kawasan Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut merangsek masuk sampai 4 kilometer ke daratan dan menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.
Namun, khusus di Demak, Tubagus juga memberikan catatan secara historis wilayah tersebut pada abad 15-16 merupakan perairan Selat Muria yang lantas tertutup sedimentasi menjadi daratan. Sekarang air laut kembali masuk 5-6 kilometer ke daratan Demak.
Berdasarkan pemodelan data altimetri (1993-2025), tren kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Hal ini menyebabkan akumulasi kenaikan sampai 15,5 cm dalam kurun 32 tahun.
Amblesan Tanah di Tulang Punggung Ekonomi Nasional
Pesisir Pantura juga menghadapi masalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Tubagus menerangkan, berdasarkan data geospasial 2017-2023, laju amblesan tanah tertinggi tercatat di Demak hingga 16 cm per tahun, kemudian Jakarta 15 cm per tahun, Sidoarjo 14 cm per tahun, dan Pekalongan 11 cm per tahun.
Penurunan muka tanah juga terjadi di Surabaya 8 cm per tahun, Brebes 7 cm per tahun. Hal ini jga terjadi di Serang, Cirebon, dan Indramayu masing-masing 6 cm per tahun.
Tubagus menggarisbawahi ini bukanlah isu lokal, tetapi isu nasional. Pasalnya Pantura Jawa merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional," kata Tubagus.
Masalah di Pesisir Pantura Jawa Bersifat Sistemik
Tubagus menilai akar masalah di pesisir Pantura Jawa bersifat sistemik. Faktor pemicu di antaranya alih fungsi lahan secara masif, termasuk lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi sawahan, pembabatan mangrove, serta struktur penahan ombak yang dibangun sporadis dan tidak terintegrasi.
Ia menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Menurutnya tidak ada solusi tunggal untuk diterapkan di seluruh pantura.
Pasalnya, setiap segmen pantai punya karakteristik dan morfologi berbeda. Intervensi fisik di satu area belum tentu relevan dengan area lain.
Ia mendorong arah kebijakan penanganan pesisir mutlak berlandaskan pada riset saintifik, data yang kredibel, dan mengedepankan keseimbangan ekosistem, alih-alih sekadar pembangunan infrastruktur.
(nah/pal)
