.webp)
Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat situasi di Timur Tengah memanas. Berbagai pakar menyorot bagaimana posisi Indonesia di kancah politik global.
Salah satu yang disorot yakni tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator bagi Iran dan AS. Namun, langkah ini dinilai perlu syarat bahwa Indonesia harus diterima sebagai penengah oleh kedua pihak yang berkonflik.
Menurut Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009, Noer Hassan Wirajuda, untuk saat ini, belum ada tanda-tanda dari kedua pihak untuk menerima Indonesia sebagai mediator.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Syarat utamanya, Indonesia harus diterima oleh dua belah pihak yang berkonflik," katanya, dilansir Antara.
Beda Gaya Kepemimpinan Prabowo dan Jokowi dalam Merespons Geopolitik
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Sidik Jatmika, MSi, mengatakan, keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus dilihat dari kacamata rasionalitas politik luar negeri. Respons yang dilakukan Indonesia saat ini, berbeda dengan presiden sebelumnya.
Menurut Sidik, saat menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) cenderung fokus pada pembangunan domestik. Sementara Presiden Prabowo lebih fokus ke luar untuk aktif dalam isu-isu geopolitik.
"Jika Jokowi cenderung inward looking dengan fokus kuat pada pembangunan domestik, maka Prabowo dinilai lebih outward looking. Latar belakang internasional dan pengalaman globalnya membuatnya lebih aktif dalam isu-isu geopolitik, termasuk konflik Palestina dan dinamika Timur Tengah," ungkapnya, dikutip dari laman resmi UMY, Kamis (5/3/2026).
Dalam hal ini, isu Palestina telah menjadi kepentingan nasional dalam politik luar negeri Indonesia. Sebab, sejak awal kemerdekaan, dukungan terhadap Palestina menjadi konsensus lintas pemerintahan.
Maka itu, Sidik menilai, apa yang dilakukan Prabowo dalam upaya penghentian kekerasan di Gaza, merupakan langkah strategis sekaligus simbolik. Jika melihat lebih luas, Indonesia tengah berhadapan dengan dua raksasa global yakni China dan AS.
Menurut Sidik, untuk menghadapi kekuatan sebesar itu, pilihan realistisnya ada dua yaitu melawan atau menyesuaikan diri. Jika melawan raksasa, maka Indonesia dinilai bisa tergulung.
"Kalau melawan raksasa, kita bisa tergulung," katanya.
Pertimbangan Ekonomi
Sidik berpendapat, langkah yang diambil politik luar negeri Indonesia saat ini sudah diperhitungkan. Pendekatan ke AS, mirip dengan bagaimana Indonesia menghadapi China di Laut Cina Selatan yang dengan tidak konfrontatif dan tetap menjaga kepentingan nasional.
Salah satu pertimbangan yang dihitung, lanjutnya, yaitu soal ekonomi. Hal ini terutama karena AS merupakan mitra dagang dan negara terpenting dalam sistem ekonomi global.
"Ketegangan terbuka berisiko berdampak pada stabilitas perdagangan dan investasi Indonesia," tuturnya.
Meski begitu, segala kritik tetap bisa dilayangkan kepada pemerintah. Sebab, dalam sistem demokrasi, ruang kritik tetap harus dijaga.
Ia menekankan juga pentingnya agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah atas isu politik dunia saat ini. Karena persoalan nasional masih banyak dan memerlukan stabilitas politik dalam negeri.
Penulis adalah peserta magangHub Kemnaker di detikcom.
(sls/faz)
