Tarif Wisata Komodo 2023 Rp 3,75 juta, Begini Kata Pakar IPB

Trisna Wulandari - detikEdu
Senin, 08 Agu 2022 16:00 WIB
Wildlife shot of a large male Komodo Dragon (Varanus komodoensis) at the beach of Komodo islands. The Komodo Dragon (also called Komodo monitor) is the largest living species of lizard, with a maximum length of 3 metres (10 ft) and a body weight up to 70 kg (150 lb). The animal is a relict of very large lizards that once lived across Indonesia and Australia.
Begini respons pakar IPB terkait kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dan pembangunannya. Foto: Getty Images/guenterguni
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda pemberlakuan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tarif baru Pulau komodo sebesar Rp 3,75 juta yang sedianya diberlakukan per 1 Agustus 2022 ditunda hingga hingga 1 Januari 2023.

"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zeth Sony Libing, seperti dilansir Antara, Senin (8/8/2022).

Tarif wisata komodo periode Agustus-Desember 2022 yaitu tetap seharga yaitu Rp 75 ribu bagi turis domestik dan Rp 150 ribu bagi turis mancanegara. Kebijakan ini berlaku untuk masuk ke Pulau Komodo dan Padar. Sementara itu, wisatawan yang ingin membeli tiket masuk Pulau Komodo untuk kunjungan mulai 1 Januari 2023 sudah bisa mendaftar melalui aplikasi INISA.

Zeth mengatakan, selama lima bulan, pemerintah NTT akan lebih mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar. Di samping itu, pemerintah NTT juga berencana akan mengintensifkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak seperti kalangan gereja, tokoh-tokoh masyarakat, dan berbagai pihak di kabupaten ujung barat Pulau Flores terkait kenaikan tarif wisata komodo.

Menyoroti kenaikan harga tiket wisata komodo dan rencana persiapannya tersebut, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Ronny Rachman Noor berpendapat bahwa hal ini membenturkan kepentingan konservasionis satwa liar dan pemerintah.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan harga bagi wisatawan yang ingin melihat kadal raksasa purba ini membenturkan dua kutub kepentingan yang saling bertolak belakang," kata Ronny.

Dosen IPB University ini mengatakan, bagi konservasionis satwa liar, kenaikan harga yang spektakuler tersebut dinilai sebagai kapitalisasi komodo untuk mendongkrak pendapatan negara.

Menurut Ronny, menjadikan komodo sebagai atraksi wisata sah-sah saja. Namun, komodo bukanlah satwa liar biasa, tetapi sudah jadi milik dunia. Ia menambahkan, perkiraan jumlah Komodo yang tersisa saat ini hanya berjumlah 3.000 ekor.

Dampak Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo dan Pembangunannya dari Guru Besar IPB

Risiko Kerusakan Habitat dan Kelangsungan Hidup Komodo

Ia menjelaskan, kenaikan harga tiket Pulau Komodo, rencana menaikkan jumlah wisatawan menjadi 500.000 per tahun, beserta pembangunan infrastruktur dan fasilitas mewah di sana akan berdampak drastis pada keseimbangan lingkungan di Taman Nasional Komodo yang sangat rapuh.

Ronny menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mewah bertentangan dengan hakikat pelestarian komodo. Penebangan hutan untuk pembangunan akomodasi wisata mewah pun merusak habitat komodo dan mengganggu keseimbangan alam.

Lebih lanjut, eksploitasi komodo ini menurutnya lambat laun akan berpengaruh atas kelangsungan hidup komodo secara permanen. Tidak hanya akan mengganggu dan mengubah perilaku Komodo serta mangsanya, pembangunan di sekitarnya juga akan mengganggu ketersediaan air tawar.

Bagi Ronny, tidak ada pilihan bagi pemerintah bahwa konsep pengembangan wisata komodo harus berbasis pelestarian komodo di habitat aslinya, bukan atas dasar pertimbangan ekonomi dan pendapatan semata.

Reaksi PBB dan Niat Awal Pembuatan Taman Nasional Komodo

Karena itu, Ronny beranggapan, tidak mengherankan bila rencana pemerintah ini mengundang reaksi para pelestari lingkungan dunia. Salah satunya yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara eksplisit menyatakan keprihatinannya terkait potensi dampak negatif yang ditimbulkan.

"Keprihatinan ini sangat beralasan karena menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), komodo sudah dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Oleh sebab itu untuk kepentingan jangka panjang pengembangan wisata Komodo harus berbasis pada pelestarian bukan berbasis pada dampak ekonomi sesaat," tambahnya.

Sebelumnya, Taman Nasional Komodo seluas 2.200 hektar tersebut sengaja dibuat untuk melindungi keberadaan hewan purba ini. Harapannya, komodo bisa terhindar dari kepunahan dan dapat berkembang biak di habitat alaminya.

Risiko Pencabutan Status Situs Warisan Dunia

Ronny menerangkan, rencana ini juga menimbulkan keprihatinan UNESCO sebagai badan dunia yang menetapkan taman ini sebagai Situs Warisan Dunia. UNESCO bahkan menerjunkan tim IUCN dalam rangka reactive monitoring mission (RMM) 2022 ke Resort Loh Buaya SPTN Wilayah I Balai Taman Nasional Komodo, 3 Maret lalu.

Hasil analisis dampak lingkungan rencana pengembangan wisata komodo tersebut akan menjadi bahan bahasan Situs Wisata Dunia yang biasanya dilakukan dua tahun sekali, yaitu di tahun 2022 ini.

"Jika pembangunan dan pengembangan ini tidak terkendali, bukan tidak mungkin UNESCO akan mencabut status Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Jika hal ini terjadi, maka tamatlah sudah wisata komodo ini karena akan berdampak pada pengurangan wisatawan asing secara drastis," kata Ronny.



Simak Video "Tarif Rp 3,75 Juta Pulau Komodo Akhirnya Ditunda Usai Tuai Protes"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/lus)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia