Instrumen Pancasila yang Mengatur Pengadilan Hak Asasi Manusia

Kristina - detikEdu
Kamis, 02 Des 2021 16:00 WIB
Ilustrasi minimnya perlindungan dan pengungkapan kasus teror terhadap pembela HAM.
Ilustrasi HAM. Foto: Edi Wahyono
Jakarta - Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang dan bersifat universal. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia diselesaikan melalui Pengadilan HAM yang diatur dalam salah satu instrumen Pancasila.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi mencakup hak hidup, bebas dari perbudakan, hingga memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan.

Berikut poin-poin selengkapnya:

- Hak hidup
- Bebas dari perbudakan
- Bebas dari penyiksaan dan kekejaman
- Persamaan dan bantuan hukum
- Pengadilan yang adil
- Perlindungan urusan pribadi dan keluarga
- Memasuki dan meninggalkan suatu negara
- Mendapatkan suaka
- Hak kewarganegaraan
- Membentuk keluarga
- Memiliki harta benda
- Kebebasan beragama
- Berpendapat, berserikat, dan berkumpul
- Turut serta dalam pemerintahan
- Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan
- Memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan

Instrumen Pancasila yang Atur Pengadilan HAM

Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Menurut aturan tersebut, Pengadilan HAM bertujuan untuk memelihara perdamaian, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat yang diadili oleh lembaga ini meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Kejahatan genosida dilakukan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama. Beberapa contoh kejahatan genosida adalah membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, hingga pemindahan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa serangan yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, dan tindakan kesewenang-wenangan lainnya.

Sekilas Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan ini berkedudukan di daerah kabupaten/kota atau daerah yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri (PN) yang bersangkutan. Khusus wilayah DKI Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah PN yang bersangkutan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan tersebut juga berlaku di luar batas teritorial wilayah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Lembaga ini hanya berwenang untuk memeriksa orang yang berusia di atas 18 tahun.

Simak Video "Sekjen Pemuda Pancasila Ngaku Salah Ada Anggotanya Bawa Sajam di Demo DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia