Calon Panglima TNI: Ini Aturan hingga Cara Pengangkatan

Kristina - detikEdu
Rabu, 06 Okt 2021 20:30 WIB
Komisi I DPR menggelar rapat bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. KSAD Jenderal Andika Perkasa juga hadir dalam rapat tertutup tersebut.
Foto: ANDHIKA PRASETIA
Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Dalam masa pergantiannya, calon Panglima TNI diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjelang masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada November 2021 mendatang, beberapa nama Kepala Staf Angkatan mulai ramai dibincangkan dalam bursa calon Panglima TNI. Meski demikian, nama calon Panglima TNI tetap di tangan Presiden.

Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tepatnya pada pasal 13. Nah, menurut UU tersebut, Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

Cara Pengangkatan Calon Panglima TNI

Posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari masing-masing angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Nama calon Panglima TNI diperoleh dari usulan Presiden.

"Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan," bunyi Pasal 13 ayat 5 seperti dikutip detikEdu, Rabu (6/10/2021).

Setelah menerima nama calon Panglima TNI, DPR akan melakukan persetujuan yang disampaikan paling lambat 20 hari, tidak terhitung masa reses. Dalam hal ini, DPR juga berhak untuk menolak atau tidak menyetujui calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden dengan menyampaikan alasan tertulis atas ketidaksetujuan tersebut.

Apabila usulan calon Panglima TNI tidak disetujui, maka Presiden harus mengusulkan satu orang calon lain sebagai penggantinya.

Aturan Lengkap Pengangkatan Calon Panglima TNI

(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.

(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya

(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.

(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Simak Video "Jokowi Akan Lantik Andika Sebagai Panglima TNI Hari Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia