Apa Wujud Nilai Praksis Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945?

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 24 Sep 2021 19:30 WIB
Ilustrasi Bilik Suara
Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu landasan pemilu. Foto: Pradita Utama
Jakarta - Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 merupakan salah satu landasan pemilihan umum atau pemilu. Apakah detikers tahu, wujud nilai praksis dari pasal 22E UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh apa?

Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 memiliki enam ayat, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. Bunyi Pasal 22E NRI 1945 yaitu sebagai berikut:

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Nilai Praksis Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945

Nilai praksis adalah realisasi nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata di kehidupan sehari hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wujud nilai praksis dari pasal 22E UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh pemilihan umum atau pemilu beserta aturan dan prinsipnya.

UUD 1945 pasal 22E menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yakni untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X oleh Tim Ganesha Operation.

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberi penegasan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Istilah komisi pemilihan umum yang dimaksud tidak merujuk pada nama lembaga tertentu, tetapi pada sifat dan fungsi yang diemban lembaga tersebut, seperti dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia oleh Fajlurrahman Jurdi.

Nah, jadi wujud nilai praksis dari pasal 22E UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh pemilihan umum atau pemilu beserta aturan dan prinsipnya. Selamat belajar, detikers!

Simak Video "Sulitnya Penentuan Jadwal Pemilu, Perludem: KPU Punya Otoritas"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia