Siapa Penyidik dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat?

Trisna Wulandari - detikEdu
Rabu, 15 Sep 2021 10:30 WIB
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-562 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/11). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mewujudkan komitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu khususnya
Aksi Kamisan ke-562 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/11). Aksi Kamisan menuntut komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Semanggi 1. Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi bagian penanganan perkara perlanggaran HAM berat. Nah, siapakah yang menjadi penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat?

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Perbedaaan penyidikan dengan penyelidikan adalah penyidikan diarahkan untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara itu, penyelidikan diarahkan untuk menentukan ada atau tidak adanya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat, seperti dikutip dari buku Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia oleh R. Wiyono, S.H.

Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat

Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung. Hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penyidik perkara pelanggaran HAM berat dapat mengangkat penyidik ad hoc sesuai kebutuhan yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 3 UU NRI Nomor 26 Tahun 2000.

Syarat penyidik ad hoc untuk dapat diangkat yaitu:

a. warga negara Republik Indonesia
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
d. sehat jasmani dan rohani
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Ketentuan penyidik dan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat

Sejumlah ketentuan terkait penyidik dan penyidikan perkara HAM berat dalam UU NRI Nomor 26 Tahun 2000 di antaranya yaitu:

  • Penangkapan

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

  • Surat perintah penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang dipersangkakan.

  • Tertangkap tangan

Jika tersangka tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

  • Masa penangkapan

Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

  • Penahanan

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

  • Perintah penahanan

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

  • Pembukaan kembali penyidikan

Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

  • Praperadilan

Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka
korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi penyidik dalam perkara pelanggaran HAM adalah Jaksa Agung. Selamat belajar, detikers!

Simak Video "AS Kembali Menjadi Dewan HAM PBB Usai Keluar Karena Trump"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia