Kolom detikEdu

Pembubaran BSNP, Kebijakan Merdeka Suka-suka

Sunanto - detikEdu
Rabu, 01 Sep 2021 16:05 WIB
Sunanto Ketum PP Muhammadiyah
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto ( Foto: Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta - Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim mengagetkan semua pihak. Terutama para pelaku pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang gegabah. Bisa merusak alam pendidikan di tanah air.

Sebelumnya, menteri milenial yang berlatar pebisnis ini mengeluarkan jurus pamungkas untuk menyempurnakan konsep merdeka belajar. Kampus-kampus dipusingkan dengan kebijakan kampus merdeka. Hampir semua pelaku pendidikan dipusingkan dengan merdeka kebijakan. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan suka-suka.

Dengan dibubarkannya BSNP, maka merdeka belajar akan sepenuhnya tercapai. Semua institusi dan lembaga pendidikan akan merdeka atau suka-suka menentukan kualitasnya sendiri tanpa perlu standarisasi. Inilah filosofi merdeka belajar menurut Nadiem.

Banyak kalangan mengkhawatirkan kebijakan tersebut. Salah satunya karena melanggar Sisdiknas. Sisdiknas terdiri dari 8 standar yang meliputi: Standar pengelolaan, kompetensi kelulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan biaya.

Lembaga yang bertugas mengawal, mengevaluasi, dan menilai itu semua adalah BSNP. Coba bayangkan jika lembaga independen ini dibubarkan, siapa yang menjaga kualitas pendidikan di negara ini?

Otomatis kebijakan pendidikan akan berpusat pada menteri. Kekuasaan menteri akan menjadi sangat luas, bahkan seluas-luasnya, untuk mengatakan tidak seenaknya atau otoriter.

Saat ini, hanya lembaga inilah yang mampu mengontrol agar tidak terjadi buse of power yang dilakukan menteri. Namun sepertinya menteri tidak suka dikontrol, dia ingin merdeka atau suka-suka membuat kebijakan. Dengan begitu mudah sekali memasukkan kepentingan pribadi di dalamnya. Terutama kepentingan modal yang bermain di belakangnya.

Salah satu hak BSNP adalah menyelengarakan ujian nasional. Perlu diketahui pula program ini memakan anggaran yang besar. Kalau BSNP sudah tidak ada, maka ujian nasional dapat menjadi proyek yang menggiurkan. Belum lagi 8 standar lainnya.

Ini adalah salah satu kekhawatiran yang wajar. Bahkan sangat mungkin terjadi jika tidak diingatkan sejak dini. Padahal merdeka bukan berarti suka-suka.

Sunanto

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

Artikel ini merupakan kiriman pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggungjawab penulis. (Terimakasih - Redaksi)

Simak Video "Muhammadiyah: KPU Jangan Halangi Masyarakat Kampanye Kolom Kosong"
[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia