Sejarah Paspampres: Pengamanan Presiden hingga Mantan Presiden dan Keluarga

Trisna Wulandari - detikEdu
Kamis, 08 Jul 2021 17:00 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan anggota Pengawal Istana dari satuan Yonwalprotneg Paspampres sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden pada hari terakhirnya bertugas di Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Jusuf Kalla mengatakan akan menghabiskan waktu dengan keluarga serta aktif berkegiatan sosial usai purnatugas sebagai wakil presiden. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
Foto: Antara Foto
Jakarta - Keributan antara anggota Paspampres dan petugas penyekatan PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat, viral. Komandan Paspampres (Danpaspampres) Mayjen TNI Agus Subiyanto mengatakan aturan penyekatan PPKM darurat perlu lebih disosialisasikan.

Mayjen Agus mengatakan ada beberapa hal yang mengakibatkan masih ada masalah di lapangan saat penyekatan PPKM darurat. Salah satunya petugas lapangan belum paham benar aturannya. "Aturan PPKM darurat belum dipahami petugas di lapangan tentang sektor esensial, non-esensial, kritikal," kata Mayjen Agus kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Ia mengutip Inmendagri 15/2021 bahwa pekerja di bidang esensial dan kritikal boleh melewati penyekatan PPKM darurat. Ia mengatakan, adanya petugas yang tak paham berimbas pada miskomunikasi di lapangan. "Apabila aturan tidak dipahami petugas, maka akan terjadi miskomunikasi antara warga yang bekerja di sektor yang ditentukan dengan petugas PPKM. Sehingga harus ada sosialisasi instruksi tersebut," paparnya.

Mayjen Agus menjelaskan 75 persen anggota Paspampres tinggal di luar asrama. Tempat tinggal mereka tersebar di wilayah Jabodetabek. "Setiap hari pulang pergi berdinas dan akan melewati titik 2 penyekatan," katanya.

Buntut peristiwa ini, Danpaspampres berkoordinasi dengan Komandan Satuan TNI dan Polri di lapangan. Tujuannya agar semua petugas dapat memahami aturan tentang PPKM darurat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 tahun 2013 disebutkan, Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres detik.com/tag/paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Lahirnya Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan RI dan kelahiran TNI dan Polri. Saat itu, para pemuda pejuang tergerak untuk mengambil peranan mengamankan Presiden, seperti dikutip dari laman Tentara Nasional Indonesia.

Para pemuda tersebut terdiri dari kesatuan Tokomu Kosaku Tai yang merupakan cikal bakal dari Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dan pengawal istana. DKP berperan sebagai pengawal pribadi, sementara pemuda mantan anggota kesatuan PETA (Pembela Tanah Air) berperan sebagai pengawal Istana.

Salah satu peristiwa yang menjadi titik penting dalam sejarah Paspampers yaitu saat Jakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 3 Januari 1946. Situasi keamanan awal kemerdekaan RI sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan Presiden. Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Negara Mr. Pringgodigdo mengeluarkan perintah untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional. Operasi ini kemudian dikenal dengan istilah "Hijrah ke Yogyakarta".

Pengamanan pribadi terhadap Presiden Soekarno dilaksanakan oleh Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dari unsur Kepolisian dibawah pimpinan AKP Mangil Martowidjojo dan pengawalan istana dilaksanakan pemuda mantan PETA (Pembela Tanah Air). Menurut mantan ajudan Presiden Soekarno Sudarto Danusubroto dan mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan, terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang berhasil dicegah dan digagalkan.

Sejumlah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang berhasil dicegah dan digagalkan diantaranya:

1. Peristiwa granat Cikini oleh kelompok Bima yang beraliansi dengan gerakan DI/TII, dengan menewaskan 9 orang dan 100 orang luka berat pada 30 November 1957.

2) Peristiwa penembakan halaman belakang Istana Merdeka oleh Letnan AU Daniel Maukar dengan menggunakan pesawat MIG-17 pada 9 Maret 1960.

3) Peristiwa Pencegatan Rajamandala saat Presiden Soekarno mendampingi kunjungan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Kruschev ke propinsi Jawa Barat, oleh sekelompok anggota DI/TII pada April 1960.

4) Peristiwa penembakan mortir di Lapangan Terbang Mandai Maros Sulawesi Selatan oleh kelompok Kahar Muzakkar pada 1960.

5) Peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih Makassar oleh Marcus Latuperissa dan Ida Bagus Surya Tenaya pada tanggal 7 Januari 1962.

6) Peristiwa penembakan pada saat Sholat Idul Adha di halaman belakang Istana Merdeka oleh Bachrum. Korban meninggal sebagai perisai hidup Presiden Soekarno antara lain : Sudrajad, Sudarso, Abdul Karim, Susilo dan Musawir pada 14 Mei 1962.

7) Peristiwa pelemparan granat di Cimanggis pada Desember 1964.

Mempertimbangkan dan mengantisipasi keadaan di atasm, atas usul Menkohankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) Jenderal A.H Nasution, maka Presiden membentuk sebuah pasukan khusus dikenal dengan nama Resimen Tjakrabirawa.

Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan tesebut, terjadi kerja sama antara kelompok pengamanan yang terdiri dari unsur TNI yang dipimpin oleh Letda Cpm Sukotjo Tjokro Atmodjo dan unsur Kepolisian. Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka tanggal 3 Januari 1946 dipilih sebagai Hari Bhakti Paspampres.

Sejak peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 yang melibatkan beberapa oknum anggota Resimen Tjakrabirawa, maka berdasarkan Surat Perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor PRIN.75/III/1966 tanggal 23 Maret 1966 tentang perintah kepada Direktur Polisi Militer Angkatan Darat (Brigjen TNI Sudirgo), dilaksanakanserah terima penugasan dari Resimen Tjakrabirawa kepada Polisi Militer Angkatan Darat.

Serah terima penugasan pasukan khusus ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor : Kep-011/AIII/1966 pada 25 Maret 1966 tentang pembentukan Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat (Satgas POMAD). Organisasi Satgas POMAD kelak dilikuidasi berdasarkan Surat Perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal 13 Januari 1976 menjadi Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES).

Pada 16 Februari 1988, berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988, maka Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres) diubah menjadi Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres seperti yang kita ketahui sekarang.

Kelompok Paspampres

Paspampres terbagi atas tiga kelompok yang terdiri dari Grup A, B, dan C. Grup A bertugas mengamankan Presiden RI beserta Keluarga, Grup B bertugas mengamankan Wakil Presiden RI beserta keluarga, dan Grup C bertugas mengamankan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Pada tugasnya, terdapat juga Batalyon Pengawalan Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg), Skadron Kavaleri Panser (Dronkavser), Detasemen Musik Militer, serta beberapa Detasemen Pendukung lainnya.

Pengamanan terhadap mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarga kelak diawali saat lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998. Saat itu, Menhankam Pangab Jenderal TNI Wiranto menyampaikan pidatonya bahwa TNI akan menjaga, melindungi dan mengamankan mantan Presiden Soeharto beserta keluarganya.

Pernyataan Wiranto juga diperkuat pernyataan Mayjen (Purn) TB. Hasanudin, mantan Kas Gartap I Jakarta pada acara televisi "Obrolan Pagi" di Metro TV (7/3/2014). Ia menyebut, pada 1998, sejumlah anggota Paspampres dipindah tugas ke Garnisun Tetap I Jakarta, untuk mengamankan mantan Presiden Soeharto beserta keluarganya.

Pada tahun 2003 dan 2004, proses pembahasan tentang mekanisme pengamanan terhadap mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden digulirkan kembali. Berbagai kendala semula membuat wacana ini tidak berlanjut. Pada pertengahan tahun 2012, rencana tersebut secara intens dilanjutkan kembali melalui berbagai kajian dan evaluasi di internal Paspampres, termasuk studi banding terhadap beberapa negara yang memberlakukan sistem pengamanan terhadap mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden oleh instansi resmi.

Konsep pengamanan oleh Paspampres tersebut diajukan ke Mabes TNI dan kemudian mendapat persetujuan dari pemerintah. Dari situ, lahirlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengamanan Presiden RI, Wakil Presiden RI dan mantan Presiden RI, mantan Wakil Presiden RI beserta keluarga dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Mabes TNI lalu mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Validasi Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden. Peraturan ini di antaranya berisi adanya organisasi Grup D yang bertugas mengamankan mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI beserta Keluarga, serta Detasemen Latihan Paspampres.

Validasi organisasi Paspampres dengan membentuk Grup D Paspampres dan Detasemen latihan dilakukan dengan tidak menambah jumlah personel (zero growth). Alih-alih, komposisi jumlah personel ditata kembali secara proporsional atau regrouping. Penataan kembali personel Paspampres ini bertujuan agar mekanisme pelaksanaan operasi pengamanan, kodal, koordinasi, kepastian pembinaan karier, dan pembinaan kesejahteraan moril serta kepastian hukum terjaga.

Gimana detikers, sudah tahu sejarah Paspampres ya?





Simak Video "Bikers Terobos Ring 1 Ditendang, Paspampres Pastikan Sesuai Aturan"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia