Isi UUD 1945, Konstitusi di Indonesia yang Disahkan PPKI 18 Agustus 1945

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 02 Jul 2021 16:30 WIB
Ilustrasi bendera Indonesia
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara atau keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.


UUD 1945 sebagai konstitusi dalam arti yang lebih sempit bermakna sebagai hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok, seperti dikutip dari laman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).


Konstitusi atau hukum tata negara bersumber dari dasar negara, yaitu isi UUD 1945. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara.


UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai) sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.


Isi UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil.


BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. BPUPKI membuat tim khusus yang bertugas menyusun isi UUD 1945 sebagai konstitusi bagi Indonesia merdeka.


Para tokoh perumus isi UUD 1945 adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).


UUD 1945 bermula dari ingkarnya janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sebagai bangsa Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, isi UUD 1945 segera disusun untuk melengkapi Indonesia sebagai negara berdaulat. Alhasil, UUD 1945 diresmikan menjadi konstitusi oleh PPKI.


Isi UUD 1945


Sri Soemantri dalam buku Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan menyebutkan, konstitusi merupakan dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.


Karena itu, materi substansi atau isi UUD 1945 antara lain adalah berupa pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan secara prinsipil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia (human rights) serta hak warga negara.


Harapan dalam konstitusi yaitu Indonesia kelak menjadi negara yang damai, adil, dan makmur sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah termaktub di dalam mukadimah atau pembukaan (preambule) UUD 1945.


Isi UUD 1945 adalah undang-undang yang mengatur bentuk dan kedaulatan negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan pemerintah, dewan pertimbangan agung (dihapus pada perubahan keempat), kementerian negara, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan umum.


Isi UUD 1945 selanjutnya adalah undang-undang yang mengatur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kekuasaan kehakiman, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan negara dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan perubahan undang-undang dasar.


UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandung, maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya. Rincian waktu perubahan UUD 1945 sebagai berikut:


- Undang-undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

- Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

- Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)

- Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)

- Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)

- Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001 - 10 Agustus 2002)

- Undang-undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002).


Gimana detikers, sudah tahu isi UUD 1945?



Simak Video "Gaduh Wacana Amandemen Usai PAN Merapat ke Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia