detikBali

Kementerian PKP Targetkan 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Direnovasi Tahun Ini

Terpopuler Koleksi Pilihan

Kementerian PKP Targetkan 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Direnovasi Tahun Ini


M Zahiruddin - detikBali

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat kunjungan kerja (kunker) di Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026). (Foto: M Zahiruddin/detikBali)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat kunjungan kerja (kunker) di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). (M. Zahiruddin/detikBali)
Lombok Barat -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 400 ribu lebih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia diperbaiki tahun 2026. Renovasi rumah tersebut dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), mengatakan jumlah bantuan perbaikan rumah tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Menurutnya, program SPSP pada 2025 hanya menyasar 45 ribu rumah di seluruh Indonesia.

"Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni tahun lalu itu 45 ribu (unit), tahun ini menjadi 400 ribu. Kenaikannya besar sekali," ujar Ara saat kunjungan kerja (kunker) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ara menjelaskan, 10 ribu dari total 400 ribu lebih rumah tersebut diperuntukkan bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Selain program bedah rumah, dia berujar, pemerintah juga menggratiskan sejumlah perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

ADVERTISEMENT

Menurut Ara, proses penerbitan perizinan perumahan itu juga dipercepat dari 45 hari menjadi 10 hari kerja. Bahkan, Ara mengeklaim di beberapa daerah izin tersebut dapat terbit kurang dari satu jam.

"Bahkan di beberapa daerah seperti Surabaya, Gianyar, Sumedang, itu tidak lebih dari satu jam," imbuhnya.

Di sisi lain, Ara menyebut kuota rumah subsidi juga meningkat dari 220 ribu unit pada tahun lalu menjadi 350 ribu unit untuk tahun 2026. Pemerintah, dia melanjutkan, juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor konstruksi dan perumahan.

Menurut Ara, para kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan kategori UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp 20 miliar. Nantinya, pemerintah akan member subsidi bunga 5 persen.

Warga Lombok Semringah Dapat Bantuan Bedah Rumah

Dalam kunker tersebut, Ara sempat melihat langsung kondisi rumah salah satu warga bernama Rohamin yang mendapat bantuan bedah rumah di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Ia mengaku merasa miris dan menyebut kondisi rumah Rohamin sudah melebihi kategori rusak berat.

"Kalau ini bukan rusak berat lagi, mau roboh ini," ujar Ara saat mengunjungi rumah milik Rohamin, Selasa.

Ara menjelaskan perbaikan rumah tersebut meliputi struktur bangunan, atap, dinding, hingga lantai rumah. Proses pengerjaan diperkirakan berlangsung sekitar dua bulan.

Sementara itu, Rohamin tampak semringah seusai dipastikan mendapat bantuan bedah rumah melalui program BPSP Kementerian PKP. Senyum perempuan berusia 54 tahun itupun merekah.

Rohamin menuturkan dirinya sudah puluhan tahun tinggal di rumah berdinding bambu bersama suami dan dua anaknya. Selama itu pula, ia kerap menerima janji bantuan perbaikan, tetapi tak kunjung terealisasi.

"Sudah lama, puluhan tahun lebih. Difoto-foto saja sudah sering dan dari dulu, tapi nggak pernah diperbaiki," tutur Rohamin.

Rohamin berdiri di depan rumahnya di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026). (Foto: M Zahiruddin/detikBali)Rohamin berdiri di depan rumahnya di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026). (Foto: M Zahiruddin/detikBali)

Pantauan detikBali, kondisi rumah Rohamin tampak memprihatinkan dengan lantai tanah dan atap seng yang kerap bocor saat hujan. Rumah seluas 30 meter persegi itu hanya memiliki satu ruangan.

Tempat tidur menyatu dengan dapur yang masih menggunakan tungku kayu bakar. Sementara kamar mandi dan toilet terpisah di luar rumah.

Sehari-hari, Rohamin hanya menjadi seorang ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan, suaminya bekerja sebagai buruh ternak yang bertugas mencari rumput dan memberi pakan sapi milik orang lain. Penghasilan suami Rohamin berkisar antara Rp 2 juta sampai 2,5 juta untuk enam atau tujuh bulan bekerja.

Dengan penghasilan sekecil itu, Rohamin tidak mampu memperbaiki rumah kumuhnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bersama suami harus bekerja serabutan membuat gumbleng atau lingkaran beton. Itupun jika ada warga yang memesan.

Kini, Rohamin merasa lega karena rumahnya segera direnovasi. Ia mendapat bantuan senilai Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

"Insyaallah kalau ada rezeki lagi, nanti kami tambah-tambah biar sampai jadi," imbuhnya.




(iws/iws)











Hide Ads