.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengaku kaget seusai Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Iqbal mengatakan penangkapan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di NTB agar terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi gini, saya jujur saja, saya sangat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi di NTB," ujar Iqbal saat mengecek Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PU Perkim NTB, Selasa (21/7/2026).
Menurut Iqbal, kasus yang menjerat Bupati Lombok Barat bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga prinsip good governance serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Dan pastikan bahwa ini tidak terjadi lagi di NTB. Ini yang terakhir. Kami ingin ini yang terakhir. Ini saya sedih, kami doakan. Mudah-mudahan kolega saya, Pak Bupati Lombok Barat, diberikan kemudahan, dimudahkan," ujar Iqbal.
Sejauh ini, Iqbal berujar, Pemprov NTB bakal tetap menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh komisi anti rasuah itu. Terkait pengisian sementara Bupati LAZ juga akan dibahas segera.
"Segera akan kami respons dan segera akan kami bahas ya. Dijabat PJ, PLT, atau PLH? Nanti kita lihat apa yang lebih tepat nanti," ujar Iqbal.
Iqbal juga mengingatkan seluruh pejabat PU di Pemprov NTB untuk terus bekerja sesuai dengan SOP. Sebab, seluruh pekerjaan di dalam bakal terus diawasi menyusul diamankan Kepala Dinas PU Lombok Barat Lalu Ratnawi bersama Bupati Lombok Barat LAZ.
"Saya dapat semua informasi apa yang terjadi di dalam. Jadi jangan kira saya tidak mengikuti apa yang terjadi di dalam. Saya tahu persis, dan pasti saya bertindak. Saya minta teman-teman, jaga good governance karena ini pelajaran," ujarnya.
Untuk itu, Iqbal juga meminta kepada seluruh pejabat yang ada di PU, supaya betul-betul menjaga tata kelola pembangunan dari dalam. Gunakan setiap rupiah yang didapat dari rakyat, lanjut Iqbal, agar bisa dirasakan manfaatnya secara semaksimal untuk kebaikan masyarakat NTB.
"Saya minta tingkatkan, perbaiki dan tingkatkan tata kelola. Saat ini fiskal kami sangat terbatas. Jadi pastikan dengan fiskal yang terbatas itu, kami bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Saya minta semua perhatian. Cukup sekali ini terjadi. Kami diberikan amanah oleh masyarakat, dan kami akan gunakan amanah," tandas Iqbal.
Sebelumnya, KPK menyegel dua ruang kerja pejabat utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Senin (20/7/2026) pagi. Ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lalu Ratnawo dipasangi pita bertuliskan 'Dilarang melewati garis batas'.
KPK juga telah menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi perkara yang sedang disidik.
"Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/7/2026) dilansir detikNews.
Menurut Budi, KPK akan menyampaikan secara resmi identitas para tersangka beserta kronologi perkara dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Sementara itu, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diamankan.
"Adapun para pihak yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sejumlah tujuh orang yang dibawa dari Lombok, yakni Bupati bersama Dirut PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, Kepala Dinas PUPRPKP, satu orang pihak swasta, serta tiga orang selaku adc dan driver Bupati," jelas Budi.
"Selain tujuh orang tersebut, tim juga mengamankan satu orang pihak swasta di wilayah Jakarta pada Senin (20/7/2026), yang saat ini juga masih menjalani pemeriksaan," lanjutnya.
