.webp)
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, mengaku sempat menghubungi mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Enen Saribanon, saat isu gratifikasi di lingkup DPRD NTB ramai diperbincangkan.
Dalam percakapan via telepon itu, Isvie menanyakan maraknya pemberitaan terkait pengembalian uang oleh anggota DPRD NTB ke Kejati NTB.
"Saya sempat telepon Bu Kajati saat itu, Bu Enen. 'Bu Kajati, itu kok beritanya tambah santer mengembalikan uang. Bagaimana buk?," kata Isvie menirukan ucapannya saat itu, Kamis (16/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diungkapkan Isvie saat menjadi saksi dalam kasus gratifikasi 'uang siluman' dengan terdakwa Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Kamis (16/4/2026).
Menurut Isvie, pertanyaannya hanya dijawab singkat oleh Enen. "Kita lihat perkembangannya, jawabnya (Enen Saribanon) seperti itu," katanya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengaku tidak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari panggilan tersebut. "Saya pikir bisa di bagaimana ini. Kita lihat perkembangannya (jawaban Enen Saribanon). Jadi, saya langsung tutup telepon," sebutnya.
Awal Mula Isu Bagi-bagi Uang
Isvie mengaku pertama kali mengetahui adanya dugaan pembagian uang di DPRD NTB dari cerita anggota DPRD NTB Fraksi NasDem, Lalu Arif Rahman Hakim.
Arif disebut menerima uang sebesar Rp 200 juta dari terdakwa Indra Jaya Usman yang diberikan menggunakan plastik berwarna hitam.
Arif mengaku tidak mengetahui maksud pemberian uang tersebut. Sementara itu, Isvie menyebut tidak ada anggota DPRD NTB lain yang mengaku menerima uang saat isu tersebut mulai beredar.
Ia baru mengetahui siapa saja yang menerima uang setelah adanya pengembalian ke Kejati NTB.
"Saya tahu setelah sejumlah anggota DPRD NTB mengembalikan. Kalau tidak salah, totalnya 15 orang yang mengembalikan," katanya.
Ramainya pemberitaan terkait pengembalian uang tersebut, kata Isvie, membuat kasus itu semakin terbuka.
"Akhirnya terbuka dengan jelas. Dan saya sempat telpon Buk Kajati saat itu, Buk Enen," tandasnya.
Ungkap Sakit Hati
Dalam sidang tersebut, Isvie juga mengaku merasa 'sakit hati' karena tidak dilibatkan dalam program desa berdaya senilai Rp 76 miliar yang disebut sebagai program Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
"Saya kira Bu Jaksa memahami perasaan saya. Pada saat program, seorang Ketua DPRD tidak dilibatkan. Tentu punya perasaan saya. Jadi, saya tidak ingin tahu," kata Isvie.
Ia mengetahui program tersebut dari anggota DPRD NTB Partai Gerindra, Nanik Suryatiningsih.
"Ibu Nanik menelpon saya, menanyakan apakah betul ada program Rp 2 miliar untuk diberikan kepada anggota DPRD yang baru," ceritanya.
Untuk memastikan informasi itu, Isvie menghubungi Kepala BPKAD NTB, Nursalim.
"Pak Nursalim membenarkan, betul Buk Ketua bahwa ada program direktif gubernur kepada DPRD yang baru, tapi dokumen ini hanya boleh saya serahkan kepada saudara IJU (Indar Jaya Usman) dan Hamdan Kasim," sebutnya.
Karena tidak dilibatkan, Isvie mengaku memilih tidak mencari tahu lebih jauh, termasuk asal dana program senilai Rp 76 miliar tersebut.
"Saya tidak tahu dan tidak mau tahu," ujarnya.
Ia mengaku merasa tersinggung karena memiliki peran dalam pemenangan Lalu Muhammad Iqbal pada pemilihan gubernur.
"Saya ini Ketua Timses Gubernur (Lalu Muhamamd Iqbal). Sangat naif saya diberlakukan seperti oleh saudara Nursalim. Akhirnya saya lebih baik nggak tau, saya apatis," cetusnya.
Isvie juga mengaku tidak menanyakan langsung kepada Gubernur NTB terkait penunjukan Indra Jaya Usman dalam program tersebut.
"Itu kewenangan gubernur. Saya tidak tahu," timpalnya.
Pertemuan dengan Gubernur
Isvie juga mengungkap pernah mempertemukan anggota DPRD NTB Abdul Rahim alias Bram dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Isvie sebelum Rapat Paripurna, dan turut dihadiri sejumlah pimpinan DPRD NTB.
Pertemuan itu dilakukan karena Bram berencana mengungkap dugaan pembagian uang di DPRD NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Bram mempertanyakan program desa berdaya setelah mengaku ditawari uang Rp 150 juta oleh anggota DPRD NTB lainnya, Suhaimi.
Iqbal disebut merespons dengan menyatakan tidak mengetahui soal pembagian uang dan hanya menawarkan program.
"'Pak Gubernur bilang nanti saya koordinasi sama saudara IJU," katanya.
(dpw/dpw)
