Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam 10 besar provinsi yang inflasi terendah di Indonesia. Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
Laka Lena mengapresiasi atas kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di provinsi ini. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari sinergi antara pemerintah daerah, TPID, Bulog, dan berbagai mitra terkait sepanjang 2025.
Politikus Golkar itu menjelaskan berdasarkan data terakhir, inflasi NTT pada November 2025 tercatat sebesar 2,40% (YoY), sedikit meningkat dibanding Oktober yang berada di angka 2,00%, tapi tetap berada dalam rentang target nasional 2,5% ± 1%.
"Angka ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,72% (YoY), sehingga menempatkan NTT sebagai provinsi dengan inflasi terendah ke-10 di Indonesia," ujar Laka Lena, dalam rilis yang diterima detikBali, Minggu (7/12/2025).
Secara spasial, kata dia, inflasi di lima kota yang menjadi indikator IHK juga menunjukkan kondisi yang sehat. Seperti di Maumere mencatat inflasi terendah sebesar 1,31%, diikuti Waingapu 2,00%, Ngada 2,08%, TTS 2,40%, dan Kota Kupang 2,62%.
"Keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari intervensi yang konsisten, termasuk 1.338 kegiatan pasar murah, sidak pasar, pemantauan distributor, operasi pasar, monitoring stok Bulog, bantuan pangan, serta berbagai program stabilisasi harga lainnya," ujarnya.
Ia menegaskan upaya pengendalian inflasi yang berhasil ini mencerminkan kemampuan NTT, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap terjaga, khususnya menjelang momen penting seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).
NTT Kembali Jadi Provinsi Terbaik TP2DD Wilayah Nusampua
Laka Lena juga mengumumkan bahwa NTT kembali meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik di wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (Nusampua) untuk kedua kalinya, setelah mendapatkan penghargaan serupa pada 2024. Dari 22 pemerintah daerah, 19 telah masuk kategori Pemda Digital, ini sebuah capaian yang menunjukkan percepatan digitalisasi di NTT berada dalam jalur yang tepat.
"Melalui berbagai terobosan seperti Aplikasi PRO NTT, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi transaksi retribusi, serta kebijakan tax amnesty berbasis sistem, ekosistem transaksi pemerintah semakin transparan, cepat, dan akuntabel," tandasnya.
Meski demikian, Laka Lena mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan seperti, literasi digital masyarakat yang masih rendah, kesenjangan infrastruktur TIK, kesiapan infrastruktur perbankan, dan adaptasi SDM pemerintah yang perlu terus ditingkatkan.
Simak Video "Cek Pasar di Bandung, Zulhas: Harga Beras Turun, Cabai Murah Sekali"
(nor/nor)