Peristiwa longsor yang menerjang area glamping di Pelaga Eco Park, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, memicu pertanyaan warganet mengenai kelengkapan izin usaha di lokasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung sudah melakukan klarifikasi awal ke pengelola terhadap legalitas izin.
Tim gabungan langsung turun ke lapangan guna memeriksa kelengkapan dokumen sekaligus memastikan kepatuhan aturan tata ruang di kawasan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data awal kemarin sudah kami peroleh bahwa memang di situ ada dua Nomor Induk Berusaha yang dimiliki pelaku usaha terbitan 2018 versi OSS 1.1 yang perlu dimigrasi, sementara dokumen pendukung lainnya belum dapat ditunjukkan karena terkendala pascabencana," ujar Kepala DPMPTSP Badung, Made Surya Dharma, Rabu (4/11/2026).
Pemeriksaan awal menunjukkan NIB tersebut belum memperbarui sistem ke OSS RBA terbaru sehingga lampiran perizinan lanjutan belum terbaca. Selain itu, kata Surya, NIB bukan satu-satunya izin operasional utuh, terlebih lokasi usaha berada di kawasan pertanian dan perkebunan yang memiliki aturan ketat terkait jenis dan batasan luasan bangunan.
"Kalau jeda waktunya sih tidak ada, mestinya kewajibannya setelah itu langsung otomatis melaksanakan migrasi karena sistem terus berubah. Namun terkadang pengusaha (diduga) belum sempat melakukannya," kata Surya.
Meski memahami situasi manajemen yang tengah menghadapi musibah, pihaknya tetap akan mengambil langkah lanjutan. Pemkab Badung segera menjadwalkan pemanggilan pemilik usaha guna memeriksa keabsahan dokumen perizinan secara menyeluruh.
"Mungkin dalam waktu dekat pasti akan kami panggil untuk menanyakan terkait dokumen kelengkapannya apa saja yang dimiliki, nanti baru setelah itu (pascabencana) baru kami bisa melakukan suatu tindakan peringatan," ucap Surya.
Surya menegaskan peristiwa ini menjadi evaluasi penting bagi pelaku usaha di manapun, terkhusus di wilayah Badung agar selalu mencermati aturan pemanfaatan ruang sebelum mendirikan bangunan tempat wisata. Pemerintah menegaskan siapapun yang berinvestasi harus mematuhi ketentuan tata ruang secara ketat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
"Jangan sampai sudah membangun rupanya status secara izin tidak diperbolehkan untuk dapat keluar, akhirnya menjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga teman-teman pelaku usaha perlu sangat memperhatikan pemanfaatan ruangnya," ujar Surya.
Berdasarkan pemeriksaan lapangan, sejumlah dokumen legalitas vital seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga persetujuan lingkungan belum dapat ditunjukkan oleh pemilik usaha. Pemkab Badung menegaskan bahwa kawasan agrowisata wajib mengedepankan bangunan semipermanen sesuai dengan batasan luasan serta peruntukan zonasi yang berlaku.
Sebelumnya, dua orang masih hilang setelah longsor menerjang Pelaga Eco Park, Desa Pelaga, Minggu (1/11/2026) malam. Korban adalah seorang tamu glamping warga negara Indonesia (WNI) dan satu tamu warga negara asing (WNA). Sejumlah bangunan penginapan hanyut terbawa arus sungai akibat hujan deras.