.webp)
Anggota Komisi II DPRD Badung, I Wayan Luwir Wiana, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membeli lahan khusus untuk tempat mengolah sampah sebagai solusi jangka panjang. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi di masa mendatang, terutama penanganan sampah harus disiapkan langkah antisipasi menerapkan sistem pengolahan sampah mandiri.
"Saya mendorong dan menyarankan Pemda Badung membeli lahan untuk jangka panjang, karena kalau tidak ada lahan, sehebat apa pun sistemnya tidak akan jalan. Apalagi di Kuta Selatan itu semua sudah beton, tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem teba modern," ujar Luwir Wiana, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luwir mengaku sudah menyampaikan itu saat rapat Komisi II DPRD Badung dengan pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, Senin kemarin. Politikus PDI Perjuangan ini meminta eksekutif segera melakukan kajian regulasi agar perizinan di kementerian pusat tidak menjadi kendala di masa depan.
"Kalau memang regulasi perizinan dari Kementerian LH susah, Badung ini kan bisa, kita kaji regulasinya untuk persiapan ke depan. Adakan nanti mesin yang betul-betul berkualitas dengan kapasitas tinggi, biar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat," tegasnya.
Luwir menyoroti masalah utama saat ini adalah penumpukan sampah basah yang kerap ditolak oleh jasa pengangkut sampah karena minimnya lokasi pembuangan. Kondisi ini sangat kontras dengan wilayah Badung bagian utara yang masih ada lahan luas untuk membuat lubang pembuangan sampah organik.
"Masyarakat sebenarnya sudah sadar memilah, cuma sampah basah ini yang unik karena sering tidak mau diangkut oleh jasa sampah. Kalau di Badung utara seperti Mengwi, Abiansemal atau Petang masih bisa bikin teba modern, tapi kalau di Kuta Selatan kan tidak bisa," jelas Luwir.
Luwir juga berharap besar pada rencana pembangunan PSEL di Denpasar. Proyek yang didukung pemerintah pusat ini diharapkan benar-benar bisa menyerap sampah dari wilayah Denpasar, dan Badung secara maksimal.
"Danantara itu. Mereka malah akan kekurangan sampah kalau itu sudah dioperasikan sehingga perlu pasokan sampah. Semoga ini betul-betul dieksekusi pemerintah pusat dan didukung presiden untuk menangani sampah di Bali," tuturnya.
Terkait kendala teknis, Luwir menyayangkan sejumlah mesin insinerator di TPS3R yang hingga kini belum bisa beroperasi secara optimal karena masih menunggu uji emisi. Ia meminta DLHK Badung untuk memaksimalkan tim pengawas khusus guna mengawasi titik-titik pembuangan sampah liar selama masa darurat.
(hsa/hsa)
